BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Langkah ini dilakukan dengan mengerahkan helikopter water bombing untuk memadamkan api yang mendekati kawasan vital Tangguh LNG.
Hingga Jumat (28/8), satu unit helikopter AS350B3e PK-DBM telah melakukan 69 kali penyiraman air atau setara 69 ribu liter secara kumulatif. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyatakan operasi udara terus dioptimalkan meski menghadapi tantangan vegetasi yang sangat lebat.
“Karakteristik vegetasi yang cukup lebat dan tutupan hutan yang rapat menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, water bombing dilakukan secara bertahap disertai pemantauan untuk memastikan titik panas maupun bara yang tersisa dapat ditangani,” ujar Berton, Minggu (30/8).
Karhutla di Teluk Bintuni terpantau sejak 22 Agustus 2026. Untuk meningkatkan akurasi pemadaman, tim satgas gabungan menggunakan drone thermal milik BP Berau Ltd. Hasil pemantauan terbaru menemukan 14 titik panas yang tersebar di tiga klaster prioritas di sekitar kawasan Tangguh LNG.
Pada operasi Jumat (28/8), tim melakukan dua sortie pemadaman. Sortie pertama menyasar klaster 3 dengan 26 kali penyiraman pada area seluas empat hektare. Sortie kedua difokuskan pada klaster 1 dengan 28 kali penyiraman di area seluas tiga hektare. Meski api permukaan sudah tidak terlihat, kepulan asap tipis masih terpantau di bawah tutupan vegetasi.
Berdasarkan data BPBD Provinsi Papua Barat, Teluk Bintuni menempati urutan kedua tertinggi dalam luasan lahan terbakar di tingkat provinsi. Selain Teluk Bintuni, titik api juga terpantau di Kabupaten Fakfak, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak.
Guna mempercepat penanganan, BNPB akan menambah kapasitas armada udara. Saat ini, satu unit helikopter Super Puma milik BP Berau Ltd. telah bersiaga, dan satu unit helikopter tipe Kamov dijadwalkan segera tiba untuk memperkuat operasi pemadaman di medan pegunungan yang sulit dijangkau jalur darat.
BNPB memastikan evaluasi pengerahan sarana udara akan terus dilakukan berdasarkan perkembangan titik panas, ketersediaan sumber air, dan faktor keselamatan operasional di lapangan. (Z-10)