ANTREAN panjang kendaraan di lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk kembali menyoroti pentingnya penguatan konektivitas antarpulau sebagai bagian dari penopang aktivitas ekonomi nasional.
Gangguan kapasitas penyeberangan di jalur yang menghubungkan Jawa dan Bali tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menghambat distribusi logistik, industri, dan pariwisata.
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyoroti kondisi tersebut saat melakukan kunjungan ke Kantor ASDP Cabang Ketapang, Banyuwangi. Dalam kunjungan itu, BHS menyoroti antrean kendaraan yang disebut mencapai sekitar 12 kilometer akibat belum optimalnya pelayanan dermaga Ketapang-Gilimanuk.
Menurut BHS, persoalan utama yang perlu segera dicarikan solusi bukan semata-mata ketersediaan kapal, melainkan keterbatasan dermaga yang membuat kapal yang tersedia belum dapat dioperasikan secara maksimal.
“Saya tegaskan, terjadinya kemacetan ini bukan karena kekurangan kapal. Tapi karena kekurangan dermaga,” kata BHS.
Ia menjelaskan dari sekitar 58 kapal yang sebelumnya tersedia, jumlah kapal yang dapat beroperasi disebut hanya sekitar 28 kapal. Setelah adanya revitalisasi dermaga, jumlah kapal yang dapat beroperasi disebut kembali berkurang menjadi sekitar 24 kapal. Kondisi tersebut membuat kapasitas pelayanan tak mampu mengimbangi tingginya kebutuhan penyeberangan.
BHS menilai kondisi tersebut perlu segera ditangani karena Ketapang-Gilimanuk merupakan jalur strategis bagi pergerakan masyarakat maupun distribusi barang antara Jawa dan Bali. Jika waktu tunggu kendaraan terlalu panjang, dampaknya dapat merembet pada efisiensi distribusi barang, biaya operasional angkutan, serta aktivitas sektor industri dan pariwisata.
Karena itu, BHS mengajak seluruh pemangku kepentingan transportasi penyeberangan, mulai regulator, operator, pemerintah daerah hingga asosiasi pelaku usaha, untuk mencari solusi bersama terhadap keterbatasan kapasitas dermaga di kedua sisi lintasan.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah mempercepat proses bongkar muat kapal. Menurut BHS, waktu bongkar muat yang sebelumnya sekitar 35 menit dapat dipangkas menjadi 15 menit. Percepatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah perjalanan kapal sekaligus kapasitas angkut pada lintasan Ketapang-Gilimanuk.
“Seluruh perusahaan pelayaran menyanggupi percepatan itu, sehingga jumlah trip dan kapasitas muat bisa bertambah sekitar 50%,” ujarnya.
Selain optimalisasi waktu pelayanan, BHS mendorong pemanfaatan fasilitas dermaga yang masih dapat dikembangkan. Salah satunya Dermaga Bulusan yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia mengusulkan agar revitalisasi dermaga tersebut dipercepat, termasuk memperbaiki tiang pancang dolphin yang mengalami kerusakan, sehingga dapat kembali digunakan untuk mendukung operasional kapal.
Optimalisasi juga diarahkan pada Dermaga Pelengsengan Ketapang dan Gilimanuk. BHS menilai kapasitas kedua fasilitas tersebut masih dapat ditingkatkan melalui pemanjangan dan penyesuaian konstruksi beton pelengsengan. Dengan optimalisasi tersebut, kapasitas sandar yang saat ini sekitar tiga kapal di masing-masing lokasi diharapkan dapat meningkat menjadi empat hingga lima kapal.
Menurut BHS, langkah tersebut dapat menjadi solusi jangka pendek sembari pemerintah dan operator menyiapkan penambahan fasilitas dermaga untuk meningkatkan kapasitas penyeberangan dalam jangka panjang.
“Sehingga diharapkan kekurangan dermaga yang saat ini terjadi dan menyebabkan kemacetan bisa diselesaikan dengan mengaktifkan serta mengoptimalkan seluruh fasilitas yang ada,” ujarnya.
BHS juga menyampaikan perkembangan terbaru terkait kondisi antrean. Pada 29 September sekitar pukul 15.00 Wib, antrean kendaraan di lintasan Gilimanuk-Ketapang disebut telah terurai hingga sekitar 1,5 kilometer.
BHS mengapresiasi langkah perusahaan pelayaran yang tergabung dalam Gapasdap bersama pengelola kepelabuhanan dalam memperketat pengaturan waktu bongkar muat kapal dari sekitar 35 menit menjadi 15 menit.
Perkembangan tersebut menunjukkan pentingnya optimalisasi kapasitas infrastruktur yang sudah tersedia untuk menjaga kelancaran konektivitas nasional. Namun, peningkatan kapasitas jangka panjang tetap membutuhkan penguatan infrastruktur dermaga agar pertumbuhan mobilitas masyarakat dan arus logistik Jawa-Bali dapat diimbangi dengan kapasitas layanan penyeberangan yang memadai. (H-2)