KETUA MPR RI Ahmad Muzani mengimbau masyarakat agar tidak tergiur tawaran menjadi tentara bayaran di luar negeri. Hal ini disampaikan menyusul adanya laporan mengenai warga Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang diduga terlibat dalam konflik bersenjata di negara lain.
Dalam kunjungannya ke Natuna, Rabu (30/9), Muzani menegaskan pentingnya menjaga loyalitas terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia menilai pekerjaan sebagai tentara bayaran tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.
“Iming-iming atau tawaran terhadap pekerjaan, apalagi berkonotasi dengan tentara bayaran, saya rasa tidak dibenarkan,” ujar Muzani.
Menurut Muzani, menjaga loyalitas terhadap negara bukan hanya tanggung jawab individu masyarakat, melainkan juga memerlukan dukungan nyata dari pemerintah. Salah satu langkah krusial yang harus diambil adalah memastikan ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak di dalam negeri.
Ia menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan kunci agar warga tidak tergiur mengambil risiko berbahaya di luar negeri demi motif ekonomi.
“Di sisi lain kita juga harus menyediakan lapangan pekerjaan dan kelayakan hidup yang lebih baik supaya hal seperti itu tidak terulang,” tambahnya.
Muzani menyatakan bahwa MPR akan terus mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk merancang program yang fokus pada peningkatan kesejahteraan di daerah perbatasan. Baginya, pembangunan di wilayah seperti Natuna tidak boleh hanya terpaku pada aspek keamanan dan pertahanan, tetapi juga harus menyentuh pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam pertemuan dengan pemerintah daerah di Kantor Bupati Natuna, Muzani juga menyerap sejumlah aspirasi mendesak, mulai dari perbaikan pelayanan kesehatan hingga masalah ketersediaan energi.
“Persoalan yang cukup penting adalah bahwa Natuna, meskipun menghasilkan gas yang cukup besar dalam skala nasional, ternyata di Kabupaten Natuna ini kuota gas subsidi belum didapatkan,” ungkapnya.
Muzani berjanji akan mengawal persoalan-persoalan tersebut ke pemerintah pusat agar segera mendapatkan tindak lanjut. Terkait dugaan adanya warga Natuna yang terlibat konflik bersenjata di Rusia, Pemerintah Kabupaten Natuna saat ini masih terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memverifikasi informasi tersebut. (Ant/H-3)