PEMERINTAH melalui Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI resmi memperkenalkan Perlinsos Digital, sebuah sistem terintegrasi yang memangkas waktu pendaftaran dan verifikasi bantuan sosial (bansos) dari 200 hari menjadi hanya sekitar lima menit. Transformasi ini memanfaatkan Digital Public Infrastructure (DPI) untuk menghubungkan data dari delapan kementerian dan lembaga secara real-time.
Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa percepatan ini dimungkinkan berkat Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Melalui sistem ini, masyarakat dapat mendaftarkan diri, melakukan verifikasi kelayakan, hingga mengajukan sanggah secara digital tanpa harus melalui proses manual yang memakan waktu berbulan-bulan.
“Proses pendaftaran dan verifikasi kelayakan penerima yang sebelumnya memerlukan waktu hingga 200 hari, dalam uji coba ini dapat dilakukan dalam waktu sekitar lima menit saja,” ujar Qodari dilansir dari keterangannya, Rabu (19/8).
Sistem Perlinsos Digital dirancang untuk menekan angka inclusion error dan exclusion error. Berdasarkan data Kementerian Sosial, saat ini sekitar 45 persen bansos masih mengalami inclusion error, di mana bantuan diterima oleh pihak yang tidak layak. Dengan filter kelayakan yang mencakup indikator kepemilikan aset, status kepegawaian, hingga penggunaan listrik, akurasi penerima diharapkan meningkat tajam.
Uji coba di Kota Surabaya menunjukkan hasil signifikan. Hingga akhir Juli 2026, pendataan mencapai 99,82 persen dari satu juta kepala keluarga (KK). Hasilnya, ditemukan 25 ribu KK yang sudah tidak layak menerima bantuan, sementara 51 ribu KK baru yang sebelumnya terabaikan kini berhasil terdata sebagai penerima hak.
Masyarakat dapat mengakses layanan ini menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD), verifikasi wajah, dan nomor meter PLN. Bagi warga yang belum memiliki IKD, pemerintah menyediakan layanan melalui agen di kabupaten/kota terpilih.
Hingga saat ini, uji coba Perlinsos Digital telah menjangkau 3,3 juta pendaftar di 43 kabupaten/kota. Pemerintah menargetkan perluasan cakupan sistem ini secara bertahap hingga mencapai 153 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. (Z-10)