CENTER for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menekankan pentingnya membangun ekosistem yang mampu membawa berbagai inovasi kesehatan berbasis bukti dari tahap uji coba menuju penerapan secara luas dalam sistem kesehatan nasional. Upaya tersebut didorong melalui kemitraan bersama Inggris dan Australia dalam Leimena Conference 2026.
Gagasan itu mengemuka dalam sesi pleno bertajuk From Innovation to System Adoption: Building Pathways for Sustainable Primary Health Care Transformation in Indonesia yang berlangsung pada Selasa (28/7), di Gedung PDDI BRIN, Jakarta Selatan.
Founder dan CEO CISDI, Diah Satyani Saminarsih mengatakan bahwa perkembangan inovasi di bidang layanan kesehatan primer terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai inovasi tersebut hadir dalam bentuk solusi kesehatan digital, intervensi berbasis masyarakat, maupun model pelayanan baru yang telah menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan akses, mutu, dan kesinambungan layanan.
Meski demikian, menurut Diah, tantangan terbesar justru muncul ketika inovasi tersebut tidak berlanjut ke tahap implementasi yang lebih luas.
“Masalahnya, berbagai inovasi kesehatan kerap berhenti pada tahap uji coba atau piloting alias tidak pernah diproduksi massal atau diterapkan permanen. Keadaan ini bisa berimplikasi terhadap sistem kesehatan nasional yang kehilangan momentum untuk melaksanakan perubahan struktural yang nyata,” kata Diah.
Leimena Conference merupakan forum tahunan yang mempertemukan para pembuat kebijakan, akademisi, peneliti, organisasi masyarakat sipil, asosiasi profesi, serta mitra pembangunan di bidang kesehatan. Konferensi yang berlangsung pada 27–29 Juli 2026 ini diikuti lebih dari 100 pakar dan menghadirkan pembahasan mengenai layanan kesehatan primer terintegrasi, digitalisasi Integrasi Layanan Primer (ILP), pembiayaan yang berkelanjutan, hingga penguatan sumber daya manusia kesehatan.
Dalam sesi diskusi tersebut, CISDI menghadirkan perwakilan Kementerian Kesehatan, KONEKSI (Platform Kemitraan Pengetahuan Australia–Indonesia), serta Kedutaan Besar Inggris untuk membahas langkah-langkah konkret dalam mempercepat transformasi sistem kesehatan nasional.
Diah menjelaskan bahwa keberhasilan inovasi kesehatan seharusnya tidak berhenti pada proses pengembangan. Menurutnya, inovasi perlu mencapai tahap adopsi sistem sehingga dapat diproduksi secara luas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menilai masih terdapat sejumlah hambatan yang menghalangi proses tersebut, mulai dari ketidaksinkronan kebijakan, kesenjangan pembuktian ilmiah, tumpang tindih regulasi, hingga minimnya keterlibatan para pemangku kepentingan sejak awal perancangan inovasi.
Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan, Elvieda Sariwati menegaskan transformasi kesehatan tidak dapat dilakukan pemerintah secara sendiri. Karena itu, kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kebutuhan untuk menghasilkan inovasi yang memiliki dasar ilmiah kuat.
“Inovasi berbasis bukti yang kuat menurut kami merupakan kunci utama agar sebuah inovasi tidak hanya berhenti di tahap ‘uji coba’. Visi Kemenkes sangat jelas bahwa kami hendak membangun ekosistem kesehatan yang adaptif, yakni ketika setiap inovasi dengan basis ilmiah yang kuat masuk ke dalam sistem pelayanan kesehatan nasional, secara efisien, merata, dan berkelanjutan,” ungkap Elvieda.
Pandangan serupa disampaikan Team Leader KONEKSI, Jana Hertz. Menurutnya, keberhasilan adopsi inovasi sangat bergantung pada kemitraan lintas sektor yang mampu menghubungkan proses penelitian dengan implementasi kebijakan.
“Pemerintah berperan dalam memberikan kepemimpinan dan arah kebijakan, sementara peneliti dan akademisi menghadirkan metodologi ilmiah yang kuat. Pada saat yang sama, organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal memainkan peran krusial dalam mengimplementasikan hasil penelitian dan inovasi di lapangan,” ujar Jana.
Sementara itu, Health Adviser sekaligus Head of The Health Team Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, Julia Takahashi-Robertson membagikan pengalaman Inggris dalam memastikan inovasi kesehatan dapat diintegrasikan ke dalam sistem nasional.
“Di Inggris, inovasi kesehatan perlu melalui proses yang jelas sebelum digunakan secara luas. Inovasi harus diuji, dinilai, dan dipastikan aman, bermanfaat, sesuai kebutuhan sistem kesehatan, serta memberikan nilai yang baik bagi masyarakat. Melalui lembaga seperti National Institute for Health and Care Excellence (NICE), Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), dan National Health Service (NHS) melalui Health Innovation Networks, inovasi kesehatan dapat dinilai berdasarkan keamanan, manfaat klinis, efisiensi biaya, dan dampaknya di lapangan sebelum diadopsi menjadi kebijakan dan aturan pelaksananya. Dengan begitu, inovasi tidak hanya menjadi teknologi baru, tetapi juga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dan dipastikan dapat membantu meningkatkan kualitas sistem kesehatan dan kesehatan masyarakat,” kata Julia. (H-2).