SERANGAN militer Amerika Serikat (AS) di Samudra Pasifik bagian timur pada Selasa (16/6) waktu setempat menargetkan kapal yang dicurigai melakukan penyelundupan narkoba. Insiden ini mengakibatkan satu orang tewas dan dua lainnya selamat.
Operasi ini merupakan kelanjutan dari kampanye berbulan-bulan pemerintahan Donald Trump terhadap pihak yang mereka sebut sebagai penyelundup narkoba di Amerika Latin. Dengan insiden terbaru ini, total korban tewas akibat serangan kapal militer AS melonjak menjadi sedikitnya 208 orang sejak operasi melawan narkoteroris dimulai pada awal September lalu.
Klaim tanpa Bukti dan Kritik Legalitas
Komando Selatan AS (US Southern Command) menegaskan bahwa target serangan ialah terduga pengedar narkoba yang beroperasi di rute penyelundupan mapan. Namun, pihak militer hingga kini belum memberikan bukti konkret yang menunjukkan bahwa kapal tersebut benar-benar mengangkut obat-obatan terlarang. Rekaman yang beredar di platform X memperlihatkan kapal yang sedang melaju sebelum akhirnya dihantam ledakan dan dilalap api.
Presiden Donald Trump menyatakan bahwa AS saat ini berada dalam konflik bersenjata dengan kartel-kartel di Amerika Latin. Ia membenarkan serangan tersebut sebagai eskalasi yang diperlukan untuk membendung aliran narkoba ke Amerika Serikat yang memicu krisis overdosis fatal bagi warga Amerika.
Meski demikian, para kritikus mempertanyakan legalitas dan efektivitas serangan laut ini. Mereka menyoroti fakta bahwa fentanyl–penyebab utama banyak kasus overdosis–biasanya diselundupkan ke AS melalui jalur darat dari Meksiko, bukan melalui rute laut di Pasifik Timur.
Sorotan Hukum: Pakar hukum militer dan beberapa anggota parlemen dari Partai Demokrat menyatakan keprihatinan mendalam. Salah satu insiden yang disorot adalah serangan pada awal September membuat dua penyintas yang sedang berpegangan pada puing-puing kapal justru diserang kembali hingga tewas. Gedung Putih mengeklaim serangan kedua itu adalah bentuk pertahanan diri. Namun para ahli hukum menilai pembunuhan penyintas adalah tindakan ilegal dalam situasi apa pun.
Investigasi Internal Pentagon
Menanggapi kontroversi yang terus berkembang, pengawas internal Pentagon pada Mei lalu mengumumkan rencana untuk menyelidiki apakah militer AS telah mengikuti kerangka penargetan yang ditetapkan saat melakukan serangan-serangan tersebut.
Kantor Inspektur Jenderal menyatakan bahwa evaluasi akan difokuskan secara spesifik pada apa yang dikenal sebagai Siklus Penargetan Bersama enam fase (six-phase Joint Targeting Cycle). Namun, investigasi ini tidak akan menyentuh aspek legalitas serangan tersebut secara keseluruhan di bawah hukum internasional.
Hingga berita ini diturunkan, Komando Selatan AS menyatakan telah memberi tahu Penjaga Pantai AS (US Coast Guard) untuk mengaktifkan sistem pencarian dan penyelamatan bagi para penyintas dalam insiden terbaru di Pasifik tersebut. (The Independent/I-2)