DPP PDI Perjuangan menepis tudingan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai adanya dugaan operasi politik di balik kembali mengemukanya polemik keabsahan ijazah milik Jokowi dan sang anak, Gibran Rakabuming Raka.
Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menegaskan persoalan keabsahan dokumen tersebut sejatinya dapat diselesaikan secara terbuka melalui mekanisme hukum di pengadilan. Menurutnya, isu ini tidak perlu dibenturkan dengan narasi politik.
“Saya kira tidak ada urusan operasi politik. Barang ini sederhana, kalau dari awal Pak Jokowi kasih lihat ijazah sudah tidak ada orang ribut-ribut. Teman-teman di sebelah itu mempersoalkan itu dalam perspektif negara hukum, ya buktikan saja di pengadilan ‘Ini ijazah asli, kok’, tidak mesti sandiwara terlalu panjang,” ujar Komarudin di Jakarta, Rabu (21/10).
Komarudin mengingatkan sorotan publik dan parlemen terhadap polemik ijazah Gibran pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) murni dilandasi fungsi pengawasan hukum dan etika bernegara oleh DPR RI.
Ia meminta agar penegakan aturan tidak digiring menjadi perselisihan pribadi, melainkan diletakkan pada koridor penataan tata kelola pemerintahan yang taat hukum.
“Saya bicara dalam perspektif konstitusi, bukan urusan pribadi saya dengan Gibran. Kami ini dibayar oleh negara untuk mengerjakan tiga hal: buat aturan undang-undang, membahas anggaran, dan melakukan pengawasan. Dalam konteks pengawasan, masa pejabat tinggi negara melanggar aturan tidak ada sanksi etik dan moral? Kalau tidak, ya mengundurkan diri, atau proses di fraksi DPR,” jelasnya.
Komarudin menyinggung aspirasi serta surat terbuka dari kalangan guru besar akademisi yang mendesak penegakan etika dan pertanggungjawaban dari Gibran, menyusul pernyataan MK yang tidak menemukan bukti kuat terkait ijazah setara SMA milik Wakil Presiden tersebut.
Ia menekankan, proses politik yang berjalan tidak sepantasnya menghapus dugaan pelanggaran hukum di masa lalu.
“Jangan masalah ini dibawa seolah-olah kita bermusuhan orang per orang. Lihat dalam perspektif bernegara, negara hukum. Biar proses sudah dilaksanakan dan sudah berjalan, tapi pelanggaran ya tetap pelanggaran, makanya harus dibenahi,” pungkas Komarudin.
Sebelumnya, Jokowi tuding bahwa isu ijazah dirinya dan Gibran dimotori oleh ‘penumpang gelap’ melalui sebuah operasi politik untuk merusak reputasi politik mereka. Meski demikian, Jokowi tidak menyebut secara tegas pihak yang dimaksud.
“Iya kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali,” kata Jokowi di Surakarta, Jumat (16/10). (Faj/P-2)