MENTERI Koordinator (Menko) Bidang Pangan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, mengatakan kebijakan penetapan harga gabah Rp6.500 per kilogram merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada petani demi meningkatkan kesejahteraan dan produksi pangan nasional.
“Kita 30 tahun reformasi, tetapi tidak bisa swasembada beras. Karena kebijakan kita pasar bebas. Titik beratnya hitungan angka-angka, bukan rasa, bukan keberpihakan,” katanya seusai melantik Pengurus DPW dan DPD PAN se-NTT di Kupang, Jumat (15/5) sore.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang juga Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto, Sekretaris Jenderal PAN Eko Hendro Purnomo, serta sejumlah anggota DPR RI Fraksi PAN, yakni Sigit Purnomo Syamsuddin Said dan Verrell Bramasta, serta Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, dan Ketua DPRD NTT Emilia Nomleni.
Menurutnya, selama puluhan tahun kebijakan pangan lebih banyak berorientasi pada angka-angka makro ekonomi dibanding keberpihakan terhadap petani. Karena itu, saat ini pemerintah mengambil langkah dengan menaikkan harga gabah menjadi Rp6.500 per kilogram tanpa syarat yang menyulitkan petani. “Begitu petani petik padi, dibayar Rp6.500, tidak boleh kurang. Itulah namanya berpihak,” ujarnya.
BERDAMPAK LANGSUNG
Dia mengatakan, kebijakan tersebut berdampak langsung pada kenaikan produksi padi hingga tiga persen. Selain itu, pemerintah juga memangkas rantai birokrasi distribusi pupuk yang sebelumnya dinilai terlalu panjang. “Dulu ada 145 aturan. Kita pangkas, pupuk dari pabrik langsung ke petani. Dari 145 aturan tinggal tiga,” katanya.
Selain itu, sudah ada kemudahan distribusi pupuk yang membuat kebutuhan pupuk meningkat dan produksi beras nasional naik hingga delapan persen. “Tahun 2024 kita impor beras 4,5 juta ton. Tahun 2025 impornya nol, malah stok beras kita lebih 4,2 juta ton,” jelasnya.
Zulkifli juga menyoroti nasib nelayan yang sering merugi saat hasil tangkapan melimpah tetapi harga ikan jatuh. “Ikan satu ember Rp20 ribu sampai Rp25 ribu. Nelayan bawa ikan dari laut pakai solar dan tenaga, sampai di darat harganya murah. Kalau tidak dijual, ikannya busuk,” katanya.
Karena itu, lanjutnya, pemerintah mendorong pembangunan kampung nelayan lengkap dengan fasilitas cold storage, tempat lelang, hingga koperasi desa agar hasil tangkapan nelayan dapat terserap dengan baik. “Nanti koperasi desa yang akan membeli hasil nelayan sehingga mereka tidak rugi,” kata Zulhas.
SIAP BANTU RAKYAT
Ketua DPW PAN NTT Ahmad Yohan mengatakan kehadiran Ketua Umum PAN di NTT menjadi kebanggaan bagi seluruh kader PAN di daerah itu. “Berkali-kali DPW dimuswilkan, tidak pernah dilantik. Hari ini kami bangga Ketua Umum hadir langsung di NTT melantik DPW dan seluruh DPD PAN se-NTT,” kata Ahmad Yohan saat menyampaikan sambutan.
Menurut Ahmad Yohan, PAN NTT terus mendorong berbagai program pembangunan untuk masyarakat, termasuk sektor garam, udang, dan perikanan di sejumlah daerah di NTT.
Ia menyebut proyek industri udang senilai Rp7,8 triliun akan dibangun di Sumba dan tahap awal sebesar Rp2,8 triliun telah ditandatangani. Selain itu, program pengembangan perikanan juga direncanakan di Kabupaten Kupang, Manggarai Barat, Alor, Ende, dan Flores Timur. “Kami terus bekerja untuk bantu rakyat sebagaimana arahan ketua umum,” katanya.
Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Desa dan PDT yang disebut akan mendorong banyak program desa tematik dan pembangunan desa tertinggal di NTT. “Ini bukan kepentingan partai, tapi kepentingan Nusa Tenggara Timur yang kita cintai,” ujarnya.
PRODUKSI PERTANIAN NAIK
Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena meminta seluruh kader PAN mendukung penuh program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di NTT.
Pasalnya, kondisi geografis NTT yang berat membutuhkan kerja keras seluruh pihak untuk membangun daerah. “Politik sejatinya adalah pekerjaan sehari-hari yang tidak jauh dari rakyat. NTT membutuhkan politisi yang bekerja dengan hati,” katanya.
Melkiades juga menyebut produksi pertanian NTT meningkat hingga 35 persen tahun ini berkat dukungan pemerintah pusat di sektor pangan dan pertanian. Saat ini, Pemprov NTT mendorong hilirisasi produk lokal melalui konsep “tanam, panen, olah, kemas, baru jual” agar nilai tambah ekonomi tetap berada di NTT.
“Kami ingin hasil produksi masyarakat tidak lagi dijual mentah, tetapi diolah sehingga nilai ekonominya tetap di NTT,” pungkasnya. (E-2)