Pengamat Politik sekaligus Peneliti Pusat Kajian Pertahanan dan Geopolitik Universitas Al Azhar Indonesia, Heri Herdiawanto, merespons hasil survei Parameter Politik Indonesia (PPI) yang mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 65,4 persen. Ia menilai program kesejahteraan sosial, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta konsistensi agenda pemberantasan korupsi menjadi faktor utama pendorong tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Berdasarkan temuan survei seperti dari Parameter Politik Indonesia, kepuasan masyarakat mayoritas ditopang oleh beberapa aspek konkret. Program bantuan sosial, layanan pendidikan, pemenuhan gizi melalui program makan bergizi gratis (MBG), serta layanan kesehatan berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar warga,” ujar Heri di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Heri menjelaskan bahwa kemampuan pemerintah dalam mengendalikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan pasokan bahan pokok menjadi tumpuan penting dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah gelombang ketidakpastian ekonomi global.
Selain itu, komitmen penegakan hukum serta program strategis swasembada pangan dinilai berhasil membangun persepsi positif publik terhadap keberlanjutan pembangunan nasional.
“Upaya menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi dan kontrol terhadap kebutuhan pokok dianggap cukup membantu daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global. Langkah-langkah dalam pendekatan pemberantasan korupsi serta program mercusuar seperti ketahanan pangan dan swasembada turut mendongkrak citra positif,” ungkap Heri.
Meski angka kepuasan publik tergolong tinggi, Heri mengingatkan agar jajaran pemerintahan Prabowo-Gibran tidak cepat berpuas diri. Ia menekankan pentingnya konsistensi eksekusi kebijakan di lapangan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
Ia juga meminta pemerintah untuk terus mewaspadai potensi penyelewengan anggaran dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak kepercayaan rakyat.
“Potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan serta munculnya oknum yang menyelewengkan kepercayaan publik selalu ada. Oleh karena itu, komitmen pemerintah Prabowo Subianto memasuki sisa waktu pengabdiannya harus tetap mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia,” pungkas Heri.(H-2)