WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), merangkul akademisi ternama dari Australian National University (ANU) untuk mendorong keterlibatan riset ilmiah dan hasil polling publik sebagai fondasi perumusan kebijakan di Indonesia.
Pertemuan yang berlangsung di Kampus ANU Canberra, Australia, tersebut mengurai pentingnya sinergi antara perguruan tinggi, lembaga riset, parlemen, dan pemerintah untuk menghasilkan regulasi yang tepat sasaran serta adaptif terhadap dinamika global.
“Kebutuhan bangsa tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu bidang keahlian. Diperlukan kolaborasi lintas disiplin—mulai dari sains, AI, hingga ilmu sosial dan kebijakan publik—untuk merumuskan kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat ekonomi, dan menjaga kualitas demokrasi,” ujar Ibas, melalui keterangannya, Selasa (20/10/2026).
Dalam diskusi bersama para pakar kebijakan publik ANU, Head of Department of Political and Social Change ANU, Prof. Marcus Mietzner, menggarisbawahi bahwa pemetaan aspirasi melalui survei opini publik merupakan instrumen teruji untuk menyerap ekspektasi riil masyarakat.
“Polling sangat penting untuk memahami apa yang sebenarnya diinginkan publik dalam hal kebijakan,” kata Marcus Mietzner.
Sementara itu, Dean of the ANU College of Asia and the Pacific, Prof. Helen Sullivan, menyoroti penguatan kurikulum pendidikan di era kecerdasan buatan (artificial intelligence). Ia menilai pemanfaatan AI harus diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis agar lulusan mampu menyelesaikan problem teknis di lapangan.
“Yang kita ketahui adalah bahwa seluruh lulusan kita perlu menjadi pemikir kritis yang mampu bekerja di dunia nyata,” kata Prof. Helen Sullivan.(H-2)