Sampah dan limbah pertanian berpotensi menjadi sumber bahan bakar alternatif bagi pembangkit listrik sekaligus membuka peluang usaha bagi pelaku ekonomi daerah. Peluang ini muncul seiring kebutuhan biomassa untuk mendukung program co-firing pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang mencapai sekitar 9 juta ton per tahun.
Direktur Biomassa PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), Hokkop Situngkir, mengatakan pengembangan bioenergi dapat membuka ruang bisnis baru bagi pengusaha lokal, mulai dari pengumpulan bahan baku hingga pengolahan dan distribusi biomassa ke pembangkit.
“Kami mendorong pelaku usaha lokal ikut mengolah limbah dan sampah menjadi bahan bakar bernilai ekonomi,” kata Hokkop saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jawa Barat di Bekasi, Jawa Barat.
Menurut Hokkop, kebutuhan tersebut didukung oleh 52 lokasi PLTU dengan total kapasitas terpasang 18.154 megawatt (MW) yang memiliki kebutuhan biomassa sekitar 9 juta ton per tahun.
“Jadi, bisnis ini melibatkan sebanyak mungkin pengusaha lokal,” katanya.
Pasokan Biomassa Masih Didominasi Kayu
Dalam pengembangan rantai pasok, PLN EPI membuka peluang keterlibatan pengusaha pada berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga pengiriman ke pembangkit. Pelaku usaha dapat mengambil peran sebagai pengelola subhub, hub, maupun main hub.
Bahan baku yang dapat dimanfaatkan mencakup serbuk gergaji, sisa tebangan kayu, sekam padi, bonggol jagung, batang singkong, dan berbagai jenis limbah lainnya. Pengelolaannya juga berpotensi melibatkan koperasi, badan usaha milik desa (BUMDes), UMKM, kelompok tani, serta mitra swasta.
“Jadi bukan hanya perusahaan besar, koperasi, BUMDes, UMKM dan pengusaha daerah bisa masuk dalam ekosistem ini,” ujar Hokkop.
PLN EPI mencatat realisasi penyediaan biomassa mencapai 4,77 juta ton selama periode 2023–2026. Namun, lebih dari 77% pasokan tersebut masih berasal dari biomassa berbasis kayu.
Komposisi itu menunjukkan adanya ruang diversifikasi bahan baku, terutama melalui pemanfaatan residu pertanian, perkebunan, dan sampah yang belum digunakan secara optimal. Diversifikasi menjadi penting agar pengembangan bioenergi tidak hanya bergantung pada satu kelompok sumber bahan baku.
Meski demikian, potensi limbah menjadi bahan bakar tidak otomatis menjamin keekonomian proyek. Kualitas bahan baku, proses pengolahan, kontinuitas pasokan, serta biaya pengangkutan perlu diperhitungkan agar biomassa dapat dipasok secara konsisten dengan harga yang kompetitif.
Sampah Gedebage Dibidik untuk Bahan Bakar PLTU
Di Jawa Barat, salah satu potensi yang dipetakan PLN EPI adalah pemanfaatan sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) Gedebage untuk diolah menjadi bahan bakar jumputan padat (BBJP). Produk ini berpotensi digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam skema co-firing PLTU.
Dalam pemetaan perusahaan, jarak TPS Gedebage menuju sejumlah pembangkit tercatat sekitar 150 kilometer (km) ke PLTU Indramayu, 170 km ke Pelabuhan Ratu, 185 km ke Adipala, dan 240 km ke Lontar.
Jarak tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menghitung efisiensi rantai pasok. Semakin panjang jalur pengiriman, semakin besar pula potensi biaya logistik yang perlu diperhitungkan dalam menentukan keekonomian bahan bakar.
Karena itu, pengembangan BBJP tidak hanya bergantung pada ketersediaan sampah, tetapi juga pada kemampuan mengolahnya menjadi bahan bakar dengan spesifikasi yang sesuai, membangun fasilitas pengolahan, dan memastikan pasokan dapat dikirim secara berkelanjutan.
Hokkop mengatakan pengembangan rantai pasok biomassa yang melibatkan pelaku usaha daerah diharapkan dapat mengubah limbah yang sebelumnya menjadi beban lingkungan menjadi sumber energi dan kegiatan ekonomi baru.
Kolaborasi dengan pengusaha lokal, koperasi, BUMDes, UMKM, dan kelompok tani diharapkan membentuk ekosistem bioenergi yang bertumpu pada potensi daerah. Dengan pendekatan tersebut, transisi energi tidak hanya berkaitan dengan diversifikasi sumber bahan bakar pembangkit, tetapi juga membuka peluang pembentukan rantai ekonomi baru di tingkat lokal. (Ant/E-3)