MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyambut baik rekomendasi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) terkait percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dan pemerataan akses listrik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Bahlil meminta jajaran Kementerian ESDM memasukkan rekomendasi tersebut ke dalam peta jalan kebijakan energi nasional.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat menghadiri Simposium PIKI di Grand Chapel Kampus Universitas Pelita Harapan (UPH), Lippo Karawaci, Tangerang, Kamis (15/10) malam.
Bahlil mengatakan, pemerataan akses listrik masih menjadi pekerjaan besar pemerintah. Menurut dia, sekitar 11 ribu desa belum menikmati layanan listrik. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses energi yang layak.
“Kita sudah merdeka 81 tahun, bayangkan masih ada desa yang belum memiliki listrik. Banyak anak di daerah 3T lahir tanpa listrik dan masih menggunakan lampu pelita,” kata Bahlil.
Ia menargetkan seluruh desa di Indonesia dapat menikmati listrik pada 2029–2030. Untuk mencapai sasaran tersebut, Kementerian ESDM menyiapkan program elektrifikasi secara bertahap dengan dukungan anggaran tahunan sekitar Rp10 triliun hingga Rp15 triliun.
Bahlil menyebutkan, berdasarkan data yang disampaikannya, program elektrifikasi ditargetkan menjangkau 1.400 desa pada 2025 dan 4.200 desa pada 2026, kemudian dilanjutkan pada tahun berikutnya.
“Insya Allah, saya jadikan rekomendasi PIKI sebagai dasar pijakan dalam merumuskan kebijakan sekaligus anggaran setiap tahun. Anak-anak di desa pedalaman dan pulau-pulau kecil harus mendapatkan hak yang sama atas pelayanan listrik negara,” ujarnya.
Ia bahkan meminta jajaran direktorat jenderal di Kementerian ESDM memasukkan rekomendasi tersebut ke dalam peta jalan kebijakan kementerian.
Menurut Bahlil, ketersediaan listrik tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak di daerah terpencil untuk memperoleh pendidikan dan mengakses informasi.
“Saya bermimpi dengan adanya listrik, mereka bisa sekolah dan membuka diri terhadap dunia internasional. Mereka harus memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak di pusat kota,” katanya.
Pengembangan Energi Nuklir
Selain pemerataan elektrifikasi, Bahlil menyatakan dukungannya terhadap percepatan pengembangan energi nuklir sebagai bagian dari bauran energi nasional. Ia mengungkapkan, pemerintah tengah menjajaki kerja sama teknologi nuklir dengan sejumlah negara.
Bahlil mengatakan, saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Rusia, pemerintah membahas hubungan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, termasuk tawaran kerja sama teknologi nuklir.
“Rusia memiliki penguasaan teknologi nuklir yang kuat. Salah satu pembicaraan adalah tawaran teknologi nuklir kepada Indonesia. Tawaran serupa juga datang dari Jerman, Jepang, Korea, dan Kanada,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kapasitas pembangkit listrik tenaga nuklir yang semula direncanakan sebesar 500 megawatt (MW) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) didorong meningkat menjadi 1.500 MW pada tahap awal.
Bahlil menilai energi nuklir berpotensi menjadi salah satu sumber energi rendah karbon untuk mendukung kebutuhan listrik nasional. Namun, pengembangannya tetap harus memperhatikan aspek keselamatan dan kesiapan teknologi.
Ia juga menegaskan pentingnya penyelarasan kebijakan energi dengan kebutuhan jangka panjang, termasuk peningkatan porsi energi baru terbarukan dan pencapaian target penurunan emisi.
Lima Rekomendasi
Ketua Steering Committee Simposium PIKI Tony Wenas mengatakan, rekomendasi yang disampaikan dalam simposium tersebut merupakan hasil pemikiran akademisi dan kalangan intelektual untuk mendukung perumusan kebijakan energi nasional.
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia itu menjelaskan, PIKI mengajukan lima rekomendasi, yakni pengembangan bauran energi nasional yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan menuju Indonesia Maju 2045 dan target net zero emission 2060.
Rekomendasi berikutnya ialah percepatan pembangunan PLTN yang aman, rendah karbon, dan berkelanjutan dengan tetap mengutamakan keselamatan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
PIKI juga mendorong akses energi sebagai kebutuhan dasar masyarakat melalui dukungan anggaran, pengembangan teknologi dan infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dua rekomendasi lainnya adalah percepatan implementasi RUPTL dengan memanfaatkan kapasitas intelektual dan jaringan PIKI di berbagai daerah serta pemerataan elektrifikasi hingga wilayah 3T, termasuk pulau-pulau kecil berpenduduk.
“Pemikiran utama PIKI adalah mendorong pembangkit tenaga nuklir karena rendah emisi, berdaya besar, relatif murah, bersih, dan aman. Hal ini terutama penting untuk mendukung penyediaan listrik di wilayah 3T,” kata Tony.
Ketua Umum PIKI Maruarar Sirait berharap rekomendasi hasil simposium dan diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD) tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan strategis. (Ant/E-2)