UPAYA terbaru Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Ukraina memicu tanda tanya besar mengenai masa depan dukungan Amerika Serikat. Meski dalam kampanye pilpres keduanya Trump berjanji akan mengakhiri konflik bahkan sebelum menjabat, kenyataan di lapangan menunjukkan dinamika yang jauh lebih rumit.
Saat ini, Trump kembali mendorong gencatan senjata dan mengincar kesepakatan energi baru dengan Rusia. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya serangan Rusia ke Ukraina, yang memicu keraguan atas komitmen pemerintahan Trump terhadap Kyiv.
Selama ini, Trump dikenal skeptis terhadap Ukraina, sering kali memosisikan Presiden Volodymyr Zelensky sebagai hambatan dan Presiden Vladimir Putin sebagai mitra potensial.
Pergeseran Drastis Bantuan Militer
Di bawah kepemimpinan Trump, bantuan militer mengalami perubahan signifikan. Menteri Pertahanan Pete Hegseth segera menarik peran kepemimpinan AS dalam Ukraine Defense Contact Group setelah dilantik tahun lalu. Kelompok ini sebelumnya menjadi penghubung vital bagi Ukraina untuk mendapatkan kebutuhan medan perang dari berbagai negara.
Trump dan Hegseth juga kerap mengkritik negara-negara NATO karena dianggap kurang berkontribusi dalam belanja pertahanan, sembari menunjukkan sikap yang semakin dingin terhadap Zelensky. Hal ini kontras dengan era pemerintahan Joe Biden saat hubungan militer kedua negara sangat erat.
Sebagai perbandingan, sejak invasi 2022 hingga awal 2025, pemerintahan Biden mengirimkan senjata senilai US$33,8 miliar (sekitar Rp527 triliun) dari stok Pentagon dan dana tambahan US$33,2 miliar (sekitar Rp518 triliun) untuk pembelian alutsista baru. Bantuan tersebut mencakup rudal Javelin, Stinger, howitzer 155mm, sistem HIMARS, baterai Patriot, hingga tank M1 Abrams dan jet tempur F-16.
Namun, di era Trump, pasokan rudal Patriot dihentikan. Meskipun demikian, jet tempur F-16 tetap menjadi tulang punggung pertahanan Ukraina melawan serangan drone dan rudal balistik Rusia.
Kerja Sama Intelijen yang Bertahan
Menariknya, kemitraan intelijen justru menjadi area yang tampak mendalam di periode kedua Trump. Trump sendiri menyatakan bahwa dukungan intelijen terus berlanjut sebagai salah satu cara utama AS membantu Ukraina.
Meski sempat terjadi ketegangan dalam pertemuan di Oval Office pada Februari 2025–AS mengancam memutus aliran informasi untuk menekan Ukraina agar bernegosiasi–kerja sama dengan CIA tetap berjalan. Di bawah Direktur John Ratcliffe, CIA mempertahankan kehadiran yang kuat di Ukraina dengan pendanaan yang justru meningkat.
Walaupun AS tidak lagi memberikan data intelijen untuk serangan jarak jauh menggunakan rudal ATACMS ke dalam wilayah Rusia, sejak Juni 2025, pejabat intelijen AS membantu Ukraina meningkatkan akurasi serangan drone terhadap infrastruktur energi Rusia, khususnya kilang minyak. Trump dilaporkan memberikan izin secara terselubung untuk bantuan ini.
Diplomasi dan Pengelolaan Bantuan
Di sektor diplomasi, Departemen Luar Negeri AS tetap mempertahankan kehadiran besar di Kyiv. Diplomat AS terus membantu mengelola bantuan keuangan dan keamanan yang dialokasikan dari Washington.
Namun, ada pergeseran dalam struktur negosiasi. Meski Sekretaris Negara Marco Rubio terlibat dalam beberapa pembicaraan, negosiasi utama dengan Ukraina dan Rusia lebih banyak diserahkan kepada Steve Witkoff (utusan khusus Trump) dan Jared Kushner. Keduanya melapor langsung kepada Presiden Trump.
Di sisi lain, Trump mulai melonggarkan tekanan ekonomi terhadap Moskow dengan membatalkan beberapa sanksi, termasuk pengumuman terbaru bahwa Amerika Serikat akan membeli bahan bakar diesel atau solar dari Rusia untuk menekan harga domestik. (New York Times/I-2)