PENDIDIKAN lintas negara semestinya tidak berhenti pada keberhasilan individu, tetapi tumbuh menjadi modal sosial, intelektual, dan diplomatik bagi kemajuan bangsa.
Hubungan Indonesia dan Tiongkok kerap dibicarakan melalui angka perdagangan, investasi, pembangunan infrastruktur, dan dinamika geopolitik. Semua itu penting. Namun, ada dimensi lain yang tidak kalah menentukan, tetapi sering luput dari perhatian: manusia yang menjadi penghubung kedua negara, terutama mereka yang pernah menempuh pendidikan di Tiongkok dan kini mengabdikan pengetahuan serta pengalaman mereka bagi masyarakat Indonesia.
Di tengah dunia yang semakin saling terhubung sekaligus penuh ketidakpastian, hubungan antarnegara tidak cukup hanya ditopang kesepakatan pemerintah dan kepentingan ekonomi. Ia membutuhkan pemahaman lintas budaya, kepercayaan, serta jejaring masyarakat yang mampu menjembatani perbedaan cara pandang. Dalam konteks inilah, kunjungan budaya dan akademik 20 alumnus Indonesia lulusan universitas di Tiongkok ke dua kota, yaitu Beijing dan Chongqing, pada 10-15 Oktober 2026 menjadi relevan untuk dibaca lebih jauh.
Bagi kami, kunjungan itu bukan sekadar perjalanan mengenang masa studi atau agenda seremonial persahabatan, melainkan juga menghadirkan pertanyaan mendasar: bagaimana pengalaman pendidikan di luar negeri dapat diubah menjadi kekuatan kolektif untuk memperluas kerja sama, memperkaya pengetahuan, dan menghasilkan manfaat nyata bagi Indonesia?
Pertanyaan itu penting karena keberhasilan pendidikan internasional seharusnya tidak semata-mata diukur dari seberapa tinggi tingkat pendidikan yang diraih atau karier yang dicapai seseorang. Ukuran yang lebih bermakna ialah sejauh mana pengetahuan, pengalaman, dan jejaring yang dibangun selama pendidikan dapat kembali kepada masyarakat dalam bentuk kontribusi yang berkelanjutan.
DIPLOMASI YANG MELAMPAUI MEJA PERUNDINGAN
Salah satu agenda penting dalam kunjungan di Beijing ialah pertemuan dengan Mao Ning, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok sekaligus Direktur Jenderal Press, Communication, and Public Diplomacy.
Kami mendapat kesempatan bertemu selepas agenda rutinnya menyampaikan press conference di Kantor Kementerian Luar Negeri. Dalam kesempatan tersebut, kami berdiskusi singkat dan menyerahkan dua buku yang membahas perjalanan hubungan kedua negara, yakni 75 Tahun Indonesia-Tiongkok (terbit 2025), dan Indonesia-Tiongkok: Dari Akar Peradaban Berbuah Kemitraan (terbit 2026). Kedua buku tersebut saya tulis bersama sejumlah penulis lainnya.
Penyerahan buku itu memiliki makna yang melampaui simbol pertukaran cendera mata. Buku merupakan medium pengetahuan, sekaligus cara suatu bangsa memahami dirinya dan memaknai hubungannya dengan bangsa lain. Melalui tulisan, pengalaman sejarah dapat didokumentasikan, perbedaan perspektif dapat dipertemukan, dan kemungkinan masa depan dapat dibayangkan secara lebih jernih.
BUKU INDONESIA-TIONGKOK
Kedua buku itu mengulas hal ihwal sejarah panjang Indonesia-Tiongkok yang tidak selalu berjalan dalam garis lurus mulai dari isu politik, ekonomi, hukum hingga kebudayaan; dari era Sukarno dan Mao Zedong hingga Prabowo dan Xi Jinping.
Interaksi antarmasyarakat telah berlangsung selama berabad-abad melalui perdagangan, migrasi, kebudayaan, dan pertukaran pengetahuan. Dalam perjalanan modernnya, hubungan kedua negara juga mengalami berbagai perubahan sesuai dengan konteks politik dan kepentingan nasional masing-masing.
Karena itu, memahami hubungan bilateral tidak cukup dengan mengingat momentum diplomatik atau menghitung nilai transaksi ekonomi. Diperlukan upaya intelektual untuk membaca sejarah secara utuh, mengenali kepentingan tiap-tiap pihak, dan menempatkan kerja sama dalam perspektif yang lebih luas.
Dua buku yang diserahkan kepada Mao Ning dapat dibaca sebagai bagian dari upaya tersebut. Buku tidak hanya merekam perjalanan masa lalu, tetapi juga mengundang pembaca untuk memikirkan bagaimana kemitraan dapat dikembangkan dengan tetap berpijak pada kepentingan nasional (nationalism), saling menghormat (respect), kesetaraan (equality), dan saling menguntungkan (mutual benefit).
Di sinilah diplomasi pengetahuan menemukan relevansinya. Diplomasi tidak selalu berlangsung dalam ruang perundingan resmi. Ia juga tumbuh melalui pertukaran gagasan, penelitian, pendidikan, dan perjumpaan antarmanusia. Jika diplomasi formal membangun kerangka hubungan, diplomasi pengetahuan membantu mengisi hubungan itu dengan pemahaman yang lebih mendalam.
ALUMNUS SEBAGAI MODAL STRATEGIS BANGSA
Dua puluh delegasi yang mengikuti kunjungan itu merupakan alumnus master dan doktoral dari berbagai universitas/kota di Tiongkok dan berasal dari latar belakang profesional yang beragam. Di antaranya KH Imron Hamid, Rektor Unira Malang sekaligus Ketua PBNU; Budy Sugandi, Kepala Buperta, Wasekjen GP Ansor dan Pengurus MUI Pusat; Syaifudin Zuhri, Direktur Sino Nusantara Institute; Muhammad Aziz, pengurus PP Muhammadiyah; Arafat Febriandirza, peneliti BRIN, Khoerul Anwar, dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga; Sucipto, dosen Universitas Ahmad Dahlan; Roziqin, dosen Unusia; Dyah Rahayu, dosen Universitas Jambi; Ahmad Nurcholis, dosen Universitas Sriwijaya, Hendri Setiawan, Sekretaris PCI Muhammadiyah Tiongkok; Nabila Ghassani, CEO Klikcoaching; Muhammad Fadlika, konsultan perkapalan; serta Sarah Hajar, peneliti ASEAN-China Research Center Universitas Indonesia.
Keragaman tersebut memperlihatkan manfaat pendidikan lintas negara tidak terbatas pada satu profesi atau sektor. Pengalaman belajar di Tiongkok dapat menemukan relevansinya dalam pengembangan perguruan tinggi, penguatan organisasi masyarakat, penelitian, kerja sama bisnis, hingga pemberdayaan publik.
Para alumnus telah menjadi bagian dari berbagai institusi yang memiliki tanggung jawab sosial. Pengalaman internasional yang dimiliki menjadi modal untuk memperkaya perspektif kelembagaan, membangun kolaborasi, dan memperkenalkan pendekatan baru dalam menjawab persoalan di Tanah Air.
Namun, modal tersebut tidak otomatis menghasilkan manfaat. Pengetahuan yang diperoleh di luar negeri baru menjadi kekuatan apabila mampu diterjemahkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri. Pengalaman pembangunan di Tiongkok, misalnya, tidak dapat dipindahkan begitu saja ke Indonesia tanpa mempertimbangkan perbedaan struktur sosial, sistem politik, budaya, kapasitas kelembagaan, dan kondisi ekonomi.
Yang perlu dibangun bukanlah kebiasaan menyalin model pembangunan negara lain, melainkan kemampuan belajar secara kritis. Apa yang relevan dapat diadaptasi, apa yang tidak sesuai perlu ditinjau kembali, dan setiap gagasan harus diuji berdasarkan kebutuhan serta kepentingan masyarakat Indonesia.
Dengan demikian, alumnus pendidikan luar negeri—dari semua negara, tidak sebatas alumnus Tiongkok—perlu dipandang bukan semata-mata sebagai individu yang berhasil menempuh pendidikan internasional, melainkan juga sebagai penghubung pengetahuan. Mereka dapat membantu menerjemahkan pengalaman global ke dalam bahasa kebijakan, praktik kelembagaan, dan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.
ANTARA BEIJING DAN CHONGQING
Agenda kunjungan di Beijing mencakup sejumlah institusi yang merepresentasikan perkembangan administrasi publik, inovasi, dan transformasi perkotaan. Kami juga mengunjungi kawasan budaya serta mengenal kemajuan teknologi dan industri. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan ke Chongqing, termasuk kunjungan akademik ke Southwest University dan pertemuan dengan Foreign Affairs Office of Chongqing Municipality.
Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa diplomasi budaya dan akademik memiliki ruang yang luas. Ia tidak berhenti pada pertukaran seremoni atau kunjungan singkat, tetapi membuka jalan bagi kerja sama yang dapat ditindaklanjuti.
Kerja sama akan lebih bermakna apabila diarahkan ke persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat, seperti transformasi digital, riset bersama, pengembangan kota berkelanjutan, pendidikan vokasi, ketahanan pangan, energi bersih, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.
Bagi Indonesia, pengalaman Tiongkok dalam pengembangan industri dan teknologi dapat menjadi bahan pembelajaran. Akan tetapi, proses belajar tersebut harus berlangsung secara setara. Kedua negara memiliki keunggulan, tantangan, dan pengalaman sosial yang dapat dipertukarkan.
Kunjungan ke Chongqing juga memberikan ruang untuk melihat keterkaitan antara sejarah kota, identitas budaya, perkembangan industri, dan modernisasi. Pengalaman berkunjung ke Chongqing Planning Exhibition Gallery dapat memperkaya diskusi mengenai pembangunan perkotaan di Indonesia, terutama ketika banyak kota menghadapi persoalan mobilitas, tata ruang, lingkungan, dan ketimpangan akses terhadap layanan publik. Tentu, kunjungan tidak dengan sendirinya menghasilkan perubahan. Nilai strategisnya bergantung pada kekuatan mengeksekusi dan tindak lanjutnya.
MENJAGA KESEIMBANGAN DALAM HUBUNGAN BILATERAL
Memperkuat hubungan dengan Tiongkok tidak berarti mengabaikan prinsip kemandirian Indonesia dalam menentukan arah kebijakan luar negeri. Justru, hubungan yang kukuh membutuhkan pemahaman terhadap kepentingan nasional tiap pihak dan penghormatan terhadap kesetaraan.
Dalam lingkungan internasional yang semakin kompleks, Indonesia memerlukan kapasitas untuk menjalin kerja sama dengan berbagai negara tanpa kehilangan orientasi kepentingan nasionalnya. Hubungan dengan Tiongkok dapat dikembangkan melalui pendidikan, perdagangan, teknologi, kebudayaan, dan penelitian, sembari tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Di sinilah peran para alumnus menjadi penting. Mereka dapat membantu menghadirkan pemahaman yang lebih berimbang tentang Tiongkok, melampaui gambaran yang semata-mata dibentuk kekaguman ataupun kecurigaan. Pengalaman langsung memungkinkan seseorang melihat kemajuan sekaligus memahami tantangan, mengenali peluang sekaligus menghitung risiko.
Sikap semacam itu diperlukan agar hubungan bilateral tidak dibangun di atas persepsi yang terlalu sederhana. Persahabatan antarbangsa tidak mengharuskan semua pihak selalu sepakat. Sebaliknya, kedekatan yang dewasa memungkinkan perbedaan dibicarakan secara terbuka tanpa menghilangkan rasa saling menghormati.
Diplomasi masyarakat juga dapat memperluas ruang komunikasi di luar jalur resmi. Para alumnus yang bekerja di universitas, perusahaan, lembaga penelitian, organisasi keagamaan, dan institusi publik memiliki jejaring yang beragam. Apabila dikelola secara apik, jejaring tersebut dapat memperkuat saling pengertian sekaligus membantu mengurangi kesalahpahaman budaya.
Dengan demikian, alumnus bukan pengganti diplomasi negara, melainkan mitra yang dapat memperluas jangkauan dan kedalaman hubungan bilateral.
Dua buku yang diserahkan kepada Mao Ning mengingatkan kita bahwa pengetahuan memiliki daya untuk merawat ingatan sekaligus membuka kemungkinan baru.
Hubungan Indonesia-Tiongkok pun memerlukan semangat serupa. Sejarah memberikan fondasi, diplomasi membuka ruang, dan kerja sama menyediakan peluang. Akan tetapi, manusialah yang menentukan apakah seluruhnya akan berkembang menjadi kemitraan yang membawa manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, kunjungan kami ke Beijing dan Chongqing bisa diposisikan dalam perspektif yang lebih luas: sebagai ikhtiar mengubah pengalaman pendidikan menjadi modal diplomasi, mengubah pertemuan menjadi kolaborasi, dan mengubah pengetahuan menjadi pengabdian.
Persahabatan antarbangsa pada akhirnya tidak hanya tumbuh dari kedekatan para pemimpin mereka, tetapi juga dari kesediaan masyarakat mereka untuk saling memahami dan belajar. Jika pengalaman belajar di Tiongkok dapat diterjemahkan menjadi kontribusi nyata bagi Indonesia, pendidikan lintas negara telah melampaui fungsi individualnya.
Ia menjadi jembatan pengetahuan, modal kepercayaan, dan investasi bagi masa depan hubungan kedua bangsa.