KEMARAHAN nasional meledak di jalan-jalan kota besar India setelah penghapusan massal 130 juta nama dari daftar pemilih tetap (DPT). Kebijakan yang dikenal sebagai Special Intensive Revision (SIR) ini memicu gelombang protes besar yang menuntut pengunduran diri Ketua Komisi Pemilihan Umum, Gyanesh Kumar.
Jumlah nama yang dihapus tersebut melampaui total populasi Jepang, menandai penyusutan daftar pemilih terbesar dalam sejarah India sejak kemerdekaan. Pemerintah Narendra Modi berdalih bahwa SIR merupakan langkah sah untuk membersihkan DPT dari nama ganda dan warga yang telah meninggal. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan jutaan warga negara yang masih hidup kehilangan hak pilih mereka.
Dugaan Mendepak Minoritas
Kritikus dan kelompok hak asasi manusia menuduh agenda pemurnian daftar pemilih ini digunakan untuk mendepak kelompok minoritas, terutama Muslim, serta masyarakat miskin dan kasta rendah yang secara historis bukan pemilih Partai Bharatiya Janata (BJP). Di Benggala Barat, dampaknya terasa sangat nyata.
Salah satu korban, Shahida Fakir, 38, seorang pekerja migran, mendapati namanya hilang meski memiliki akta kelahiran India dan dokumen tanah keluarga sejak 1962. Nasib tragis menimpanya saat ia dideportasi paksa ke Bangladesh pada Juli lalu dengan tuduhan imigran ilegal, meski ia tidak memiliki koneksi dengan negara tersebut. Penjaga perbatasan Bangladesh bahkan mengonfirmasi bahwa dokumen Fakir membuktikan ia termasuk warga negara India.
- Jumlah Dihapus: 130 juta nama sejak tahun lalu.
- Wilayah Terdampak: Bihar (6 juta nama dihapus) dan Benggala Barat menjadi titik krusial.
- Tuntutan Protes: Pengunduran diri Gyanesh Kumar dan pemulihan hak pilih.
Independensi Komisi Pemilihan Umum Dipertanyakan
Ketegangan meningkat setelah terungkap bahwa pada 2023, pemerintah Modi mengubah proses penunjukan Komisi Pemilihan Umum, memberikan kontrol mayoritas kepada pemerintah untuk pertama kali. Ronojoy Sen dari National University of Singapore menilai independensi lembaga tersebut kini telah terkikis.
Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum, SY Qureshi, menyebut langkah ini sebagai latihan pelecehan nasional yang dirancang untuk menyingkirkan pemilih Muslim. Sementara itu, mantan komisioner lainnya, Ashok Lavasa, mendesak agar SIR segera dibatalkan karena prosedur yang tidak adil telah dipaksakan kepada jutaan orang.
Respons Pemerintah dan Eskalasi Protes
BJP membantah ada motif politik di balik SIR. Juru bicara BJP, Sudhanshu Trivedi, menyebut tuduhan tersebut sebagai disinformasi yang diorkestrasi oposisi untuk menciptakan anarki. Namun, Komisi Pemilihan Umum mulai mengakui adanya celah setelah ditemukan ribuan formulir penghapusan pemilih yang disalahgunakan untuk menargetkan warga Muslim secara kolektif.
Di Delhi, ribuan pengunjuk rasa yang dipelopori oleh gerakan pemuda Cockroach Janta Party (CJP) atau Partai Rakyat Kecoak terus memadati jalanan meski menghadapi barikade polisi dan pemutusan akses internet berkala. Mereka bersumpah akan terus berjuang hingga kredibilitas pemilu India dipulihkan dan jutaan nama yang dihapus dikembalikan ke dalam daftar. (The Guardian/I-2)