PRESIDEN Prabowo Subianto perlu segera menyikapi polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Sikap diam berisiko menggeser persoalan yang semula membayangi Gibran menjadi beban politik Prabowo, bahkan menggerus elektabilitas dan popularitasnya pada masa mendatang.
Pakar politik, Ray Rangkuti mengingatkan bahwa kemarahan masyarakat tidak selalu diekspresikan melalui demonstrasi atau protes terbuka. Ketidakpuasan publik justru dapat tercermin dari menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah dan perubahan dukungan politik.
“Cara publik menunjukkan marah itu ya diabaikan saja. Tapi saat yang bersamaan, elektabilitas dan popularitas Pak Prabowo itu turun. Itu menunjukkan bahwa ada masyarakat yang marah,” kata Ray kepada Media Indonesia di Kantor Seknas JPPR, Jakarta pada Rabu (14/10).
Menurut dia, polemik Gibran belum dapat dianggap selesai hanya karena tidak lagi memicu gejolak terbuka di masyarakat. Ia menilai, persoalan tersebut masih berpotensi berkembang menjadi tekanan politik melalui mekanisme parlemen termasuk hak angket maupun hak menyatakan pendapat di DPR. “Saya kira hak menyatakan pendapat atau angket bisa bergulir di situ. Jadi, ini bukan satu sikap politik yang sudah ditutup,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia itu menilai, kelanjutan polemik Gibran masih sulit diprediksi. Persoalan tersebut berpeluang kembali menguat ataupun mereda. Namun, sikap Prabowo dinilai menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi arah perkembangan polemik tersebut.
“Sekarang orang masih melihat ini persoalan Gibran, bukan persoalan Pak Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo bersikap diam, enggak memberikan reaksi, lama-lama orang akan ke Pak Prabowo,” tutur Ray.
Ia juga memperingatkan, sikap diam tersebut dapat memunculkan pertanyaan mengenai komitmen dan kepemimpinan Prabowo, terutama dalam merespons persoalan yang menyangkut legitimasi politik wakil presiden.
“Pak Prabowo ternyata enggak punya sikap pada seorang wakil presiden yang dinyatakan MK enggak punya ijazah. Pada titik itu, presiden berisiko ikut menanggung konsekuensi politik dari polemik yang awalnya tidak secara langsung menyasar dirinya,” ujarnya.
Di sisi lain, Ray menegaskan bahwa pemerintah dan Partai Gerindra sebagai pemegang kursi terbanyak di DPR perlu segera menentukan langkah politik yang jelas. Menurutnya, membiarkan polemik berlarut-larut tanpa penjelasan berpotensi memperluas persoalan sekaligus menjadikannya beban bagi pemerintahan Prabowo.
“Daripada nunggu itu terjadi, saya menyarankan kepada pemerintah dan juga Partai Gerindra agar segera bersikap. Sebab kalau enggak, bisa isu ini pindah dari Gibran ke Pak Prabowo-nya,” kata Ray.
Karena itu, ia menilai Prabowo perlu merespons persoalan tersebut sebelum berkembang menjadi beban politik yang lebih besar.
“Jika tidak direspons, kondisi itu berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap kepemimpinan Prabowo dalam jangka panjang,” jelasnya. (Dev/P-3)