KONFLIK yang melibatkan kelompok Houthi dan Arab Saudi mulai berdampak serius pada sektor ibadah umrah di Indonesia. Dalam dua hari terakhir, sejumlah penerbangan menuju Jeddah dan Madinah dilaporkan mengalami pembatalan massal, yang memicu kerugian signifikan bagi para penyelenggara perjalanan umrah.
Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi), Syam Resfiadi, mengungkapkan bahwa maskapai yang menggunakan rute transit di Timur Tengah menjadi yang paling terdampak. Maskapai-maskapai tersebut memilih untuk membatalkan atau menjadwal ulang (reschedule) penerbangan mereka hingga tahun depan demi alasan keamanan.
“Untuk pesawat yang transit sudah banyak yang memang membatalkan atau akan me-reschedule penerbangannya untuk tahun depan, tidak lagi di tahun ini,” ujar Syam kepada Media Indonesia, Rabu (14/10/2026).
Maskapai Langsung masih Beroperasi
Meskipun situasi memanas, Syam mencatat bahwa maskapai yang melayani rute langsung seperti Garuda Indonesia dan Saudia Airlines terpantau masih mengoperasikan pesawat mereka untuk rute Jakarta-Jeddah maupun Jakarta-Madinah. Namun, operasional ini tetap diwarnai keterlambatan jadwal.
“Kemarin baru saja grup kami pulang dari Jeddah dan tiba malam hari. Walaupun harus delay beberapa jam, kurang lebih 5-8 jam, tetapi masih bisa ditoleransi oleh jemaahnya,” tambahnya.
Syam menjelaskan bahwa maskapai transit seperti Emirates, Etihad, dan Qatar Airways cenderung mengambil langkah aman dengan menghindari rute-rute yang dianggap berisiko, seperti Dubai-Jeddah atau Doha-Jeddah. Menariknya, meski rute ke Arab Saudi terganggu, rute internasional lainnya menuju Indonesia, seperti ke Denpasar, tetap berjalan padat.
Dampak Kerugian dan Status Force Majeure
Pembatalan sepihak dari pihak maskapai ini otomatis menyebabkan kerugian besar bagi biro perjalanan umrah. Syam menekankan bahwa kondisi ini merupakan force majeure atau keadaan luar biasa yang berada di luar kendali penyelenggara.
Kerugian muncul karena biaya-biaya yang sudah dibayarkan untuk hotel, transportasi, dan visa di Arab Saudi sering kali tidak dapat ditarik kembali (non-refundable). Pihak penyedia layanan di Arab Saudi merasa tidak ada pengumuman resmi dari pemerintah setempat untuk menutup akses umrah, sehingga ketidakhadiran jemaah dianggap sebagai pembatalan sepihak oleh pihak luar.
“Hotel, transport, visa yang sudah ada itu kalau terlalu lama sudah keadaan luar biasa dan tidak bisa dipakai lagi. Harus apply ulang dan itu biaya lagi semua,” urai Syam.
Estimasi Kerugian: Syam menyebut margin keuntungan travel hanya berkisar antara 4% hingga 8% dari harga paket. Angka ini tidak cukup untuk menutupi biaya yang hilang akibat pembatalan atau keharusan memesan ulang layanan di Arab Saudi.
Imbauan kepada Jemaah
Sapuhi meminta para jemaah umrah untuk bersikap legowo dan memahami situasi sulit ini. Syam menegaskan bahwa pembatalan atau penjadwalan ulang ini bukan kesalahan penyelenggara, melainkan dampak dari konflik regional yang meluas.
Terkait asuransi, Syam menjelaskan bahwa asuransi yang ada saat ini umumnya hanya meng-cover keterlambatan atau pembatalan selama jemaah masih berada di Indonesia, seperti biaya hotel dan transportasi kembali ke daerah asal. Namun, asuransi tersebut tidak cukup besar untuk mengganti total biaya paket yang sudah dikeluarkan untuk layanan di Arab Saudi.
“Mohon diterima sebagai force majeure. Kami sebagai penyelenggara tidak menginginkan hal seperti ini. Jika nanti ada keberangkatan lebih lanjut, tentu perlu didiskusikan kembali mengenai kebutuhan biaya baru,” pungkasnya. (I-2)