PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan instruksi khusus untuk memprioritaskan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah (Kalteng). Selain itu, fokus penanganan juga diarahkan ke sejumlah titik lain di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.
Instruksi tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (12/10) sore. Taman Nasional Tanjung Puting mendapat perhatian khusus karena statusnya sebagai pusat konservasi dan rehabilitasi orangutan (Pongo pygmaeus) terbesar di dunia.
“Tanjung Puting atau sekitar taman nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman usai mengikuti rapat karhutla di Istana Kepresidenan, Senin malam.
Kendala Operasi Udara
Dudung menjelaskan bahwa saat ini upaya pemadaman lebih banyak mengandalkan operasi darat. Hal ini disebabkan oleh kabut asap yang sangat tebal di beberapa titik kebakaran, sehingga jarak pandang menjadi tidak aman bagi penerbangan pesawat maupun helikopter pemadam.
“Laporan dari Kepala BNPB bahwa operasional helikopter ini sudah dilaksanakan, namun banyak lebih dominan kepada operasi darat karena memang sulit untuk dijangkau dari udara akibat asap yang terlalu tebal,” jelasnya.
Saat ini, personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan relawan telah dikerahkan ke lokasi. Berdasarkan data yang ada, petugas gabungan mampu menjangkau pemadaman hingga total 692 hektare per hari. Pemerintah juga melibatkan BMKG untuk melakukan operasi mitigasi melalui pengendalian cuaca.
Kehadiran Pejabat Tinggi
Rapat terbatas yang berlangsung selama dua jam tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Selain pejabat yang hadir secara fisik, rapat juga diikuti melalui sambungan video-conference oleh para Kepala Staf Angkatan (KSAD, KSAL, KSAU), serta sejumlah Pangdam, Kapolda, dan Gubernur dari wilayah-wilayah yang terdampak karhutla. (H-3)