PEMANFAATAN kecerdasan buatan (AI) yang dianggap mampu meningkatkan efisiensi kerja perusahaan pers, ternyata belum menjamin kenaikan pendapatan. Laporan WAN-IFRA yang dipaparkan Dewan Pers menunjukkan 75% penerbit yang disurvei mengalami peningkatan efisiensi berkat AI, sedangkan hanya 9% melaporkan kenaikan pendapatan secara langsung. Hal itu diungkapkan anggota Dewan Pers Dahlan Dahi dalam kegiatan ASEAN Forum on the Protection of Journalistic Works in the Copyright Regime in the Digital Era 2026 di Bali, Sabtu (10/10).
“Tantangan bagi media bukanlah ketiadaan audiens atau nilai. Persoalannya adalah siapa yang menguasai audiens tersebut, dan siapa yang memperoleh nilai ekonominya,” ujarnya.
Data tersebut menggambarkan tantangan industri media di tengah dominasi platform digital dan perusahaan teknologi besar. Dahlan mengatakan ketika AI mempermudah pengolahan serta penyebaran informasi, perusahaan pers masih menghadapi persoalan dalam memperoleh manfaat ekonomi yang sepadan dari karya jurnalistik yang mereka produksi.
Dahlan memaparkan, Indonesia memiliki 286 juta penduduk, 230 juta pengguna internet, dan 180 juta identitas pengguna media sosial. Besarnya pasar digital tersebut membuka peluang bagi penerbit untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Namun, potensi itu tidak otomatis menghasilkan pendapatan yang sebanding ketika distribusi informasi semakin bergantung pada platform digital.
Akurasi dan Kepercayaan Publik
Pada kesempatan yang sama, Deputy CEO SPH Media Kuek Yu Chuang dari Singapura mengatakan AI telah membantu berbagai pekerjaan jurnalistik. Mulai dari mentranskripsikan percakapan panjang hingga merangkum informasi dan mengidentifikasi data penting. Meski demikian, penggunaan teknologi harus tetap memperhatikan akurasi dan kepercayaan publik.
“Kepercayaan sulit diperoleh dan mudah terkikis,” ujar Kuek.
Ia mengingatkan media agar berhati-hati menggunakan AI untuk menghasilkan gambar atau video hiperrealistis yang dapat mengaburkan perbedaan antara peristiwa nyata dan konten sintetis. Menurut dia, jurnalisme investigasi, kisah berdasarkan pengalaman manusia, dan pemahaman terhadap konteks lokal tetap menjadi kekuatan media yang sulit digantikan teknologi.
Selain menjaga kualitas pemberitaan, Kuek menyoroti persoalan distribusi informasi melalui platform digital dan layanan AI. Penyajian berita oleh pihak ketiga dapat memudahkan masyarakat mengakses informasi, tetapi berpotensi mengurangi kunjungan ke situs penerbit asli yang menjadi salah satu sumber pendapatan media.
“Bagi kami, ini adalah sebuah dilema. Di satu sisi, jika kami memberikan informasi tersebut, kami justru melemahkan posisi kami sendiri karena orang tidak lagi perlu mengunjungi kami untuk mendapatkan berita dan informasi. Namun, kami adalah negara kecil. Jika kami tidak memberitakan peristiwa di negara kami sendiri dan tidak menafsirkan peristiwa yang terjadi, ke mana masyarakat akan mencari informasi?” kata Kuek.
Kondisi tersebut menempatkan media dalam posisi yang tidak mudah. Perusahaan pers membutuhkan platform digital untuk menjangkau pembaca, sementara platform dan perusahaan AI memanfaatkan informasi yang diproduksi oleh organisasi pers. Ketimpangan sumber daya dan ketergantungan ini turut memengaruhi posisi tawar media ketika merundingkan syarat penggunaan karya jurnalistik dan kompensasi.
Persoalan lain adalah keterbatasan transparansi mengenai penggunaan konten untuk pengembangan AI. Ketua Myanmar Press Council Dr. Tin Tun Oo mengatakan artikel dan foto jurnalistik dari media Myanmar dapat dikumpulkan melalui proses crawling dan scraping untuk pelatihan AI tanpa izin. Media pun menghadapi kesulitan mengetahui karya yang digunakan serta manfaat ekonomi yang diperoleh dari pemanfaatannya.
“Akibat belum adanya kerangka pelindungan kekayaan intelektual yang memadai, jurnalis dan penerbit berita tidak menerima kompensasi atau royalti atas karya kreatif dan upaya investigasi mereka,” kata Tin Tun Oo.
Ia mendorong pembentukan kerangka perlindungan regional ASEAN, termasuk standar transparansi yang mewajibkan perusahaan AI mengungkap karya jurnalistik dan sumber data yang digunakan. Kerja sama lintas negara juga dinilai penting untuk membantu media kecil yang memiliki keterbatasan dalam memantau penggunaan konten dan memperjuangkan hak cipta.
Pendapatan Media
Sementara itu, Ketua Timor-Leste Press Council Antonio Maria da Conceição Moniz Mali menyoroti dampak persoalan tersebut terhadap keberlanjutan media. Sejumlah organisasi pers di Timor-Leste masih menghadapi keterbatasan pendapatan, dukungan industri, dan sumber daya profesional.
Penggunaan karya jurnalistik tanpa pengakuan dan kompensasi berpotensi semakin menekan kemampuan media membayar jurnalis serta menghasilkan liputan untuk kepentingan publik. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memengaruhi independensi pers.
“Tantangan kita bukanlah menghentikan perkembangan teknologi, melainkan memastikan bahwa teknologi menghormati jurnalisme, melindungi kekayaan intelektual, serta mendukung sektor media yang berkelanjutan dan independen,” kata Antonio.
Ia mengusulkan penguatan regulasi terkait lisensi, atribusi, transparansi, dan kompensasi atas penggunaan karya jurnalistik. Usulan lainnya meliputi lisensi kolektif, penegakan hak cipta, negosiasi transparan dengan platform digital, serta mekanisme pengumpulan dan pendistribusian royalti lintas negara. (H-4)