MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa pemerintah pusat tengah melakukan pematangan perhitungan secara mendalam terkait rencana pembangunan jaringan rel kereta Kalimantan. Langkah ini mencakup evaluasi kebutuhan tata ruang, kapasitas fiskal, hingga skema investasi sebelum proyek tersebut direalisasikan.
“Pembangunan jaringan kereta api membutuhkan perencanaan yang matang karena proyek tersebut membutuhkan anggaran besar dan menyangkut konektivitas antarwilayah,” ujar AHY saat menyampaikan orasi ilmiah pada Sidang Terbuka Dies Natalis ke-12 Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (8/10/2026).
AHY menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus mempertimbangkan rencana pengembangan ini secara detail. Aspek yang dihitung tidak hanya teknis pembangunan rel, tetapi juga keberlanjutan investasi agar proyek tersebut dapat berjalan secara sustainable.
Solusi Konektivitas dan Distribusi Komoditas
Pembangunan jaringan kereta api dinilai menjadi solusi strategis untuk memperkuat konektivitas di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur (Kaltim) yang memiliki wilayah luas dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang. Moda transportasi ini diharapkan mampu menghubungkan kawasan produksi dengan pasar domestik maupun jalur perdagangan ekspor.
Selain itu, kereta api memiliki peran krusial dalam mendukung distribusi komoditas unggulan Kaltim seperti batu bara dan minyak sawit mentah (CPO). “Komoditas di Kalimantan sangat melimpah. Di sinilah pentingnya peningkatan kapasitas transportasi melalui kereta,” kata AHY.
Keseimbangan Fiskal Pusat dan Daerah
Dalam proses perencanaan, AHY menekankan pentingnya penyelarasan dengan kemampuan fiskal pemerintah pusat maupun daerah. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengenai keseimbangan antara proyek strategis nasional dengan kebutuhan pembiayaan daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah tetap memerlukan ruang fiskal yang memadai untuk membiayai infrastruktur dasar, seperti pemeliharaan jalan, jembatan, serta pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. “Pusat dan daerah harus benar-benar duduk bersama menyimpulkan segala sesuatunya,” ucapnya.
Target Trans Kalimantan
Rencana rel kereta Kalimantan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juli 2026, yang meminta Kementerian Perhubungan dan PT KAI menyiapkan pembangunan jaringan kereta api Trans Sumatera dan Trans Kalimantan secara paralel.
Pada April 2026, pemerintah sempat membidik pembangunan sekitar 2.772 kilometer jaringan kereta api di Pulau Kalimantan. Khusus untuk wilayah Kaltim, terdapat rencana jalur sepanjang 203 kilometer yang melintasi Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, hingga Balikpapan yang tercatat dalam proyek Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).
AHY menegaskan bahwa pada akhirnya, pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Kekayaan sumber daya alam Kaltim yang melimpah harus dikelola oleh SDM yang unggul, kompeten, dan berintegritas,” pungkasnya. (H-3)