PENGEMBANGAN dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) bidang keamanan harus terus ditingkatkan. Hal itu dibutuhkan untuk memastikan kesiapan dan profesionalisme setiap SDM bidang keamanan saat menjalankan tugas di lapangan.
“Profesionalisme tidak hanya dibangun melalui kemampuan teknis, tetapi juga melalui sikap, komunikasi, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Karena itu, kami terus mendorong pembinaan dan pengembangan SDM secara berkelanjutan agar setiap insan Prima mampu memberikan kontribusi terbaik di lingkungan kerjanya,” ujar Direktur Bisnis PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS), Moh. Harsono, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (9/10).
Hal itu diungkapkan Moh. Harsono terkait dengan dilaksanakannya Jambore Satpam 2026 yang melibatkan 7.943 personel di 34 kantor cabang, serta penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Gada Pratama. Ia menegaskan bahwa standar profesionalisme dalam industri jasa pengamanan tidak hanya diukur dari ketangkasan teknis, melainkan juga dari aspek integritas, komunikasi, serta etika pelayanan. Karena itu, pembinaan serta pengembangan kompetensi berkelanjutan di seluruh Indonesia harus terus dilakukan.
Pelaksanaan Jambore Satpam mencakup berbagai daerah, mulai dari Ambon, Balikpapan, Aceh, Bandar Lampung, Banjarmasin, Jambi, hingga Medan. Kegiatan ini dirancang sebagai wadah untuk memperkuat kompetensi teknis, kedisiplinan, kekompakan, dan responsivitas pelayanan para personel di lapangan.
Di saat yang sama, bersama dengan Kepolisian Daerah (Polda) setempat juga digelar Diklat Gada Pratama di sejumlah cabang, seperti Ambon, Balikpapan, Aceh, Bandar Lampung, Banjarmasin, Yogyakarta, dan Purwokerto. Pelatihan ini difokuskan untuk membekali personel dengan legalitas kualifikasi dasar, wawasan hukum, serta keterampilan pengamanan fisik.
Moh. Harsono mengatakan melalui kombinasi Jambore dan Diklat Gada Pratama ini, mereka erkomitmen untuk terus mencetak tenaga pengamanan yang disiplin, tanggap, dan patuh pada ketentuan regulasi guna mendukung iklim kerja yang kondusif bagi para mitra dan pemangku kepentingan di seluruh wilayah Nusantara.
(H-3)