PEMERINTAH Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan (AI), termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko superintelligence.
“Pemerintah AS telah membentuk sebuah proses dan, seperti yang Anda ketahui, Jay Clayton menjalankan satuan tugas tersebut,” kata Rubio dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Yunani di Athena, Rabu (7/10).
Rubio mengatakan AS perlu memanfaatkan keunggulan AI untuk kepentingan nasional, sekaligus memahami risiko yang dapat ditimbulkan teknologi tersebut. “Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengambil sisi positifnya dan memanfaatkannya dengan cara yang melayani kepentingan negara kita? Dan bagaimana kita mengurangi atau mencegah bahayanya?” ujarnya.
Menurut Rubio, pemerintah perlu terlebih dahulu memahami potensi manfaat dan risiko AI sebelum menentukan peran regulasi dalam memengaruhi perkembangan teknologi tersebut. Pekan lalu, Presiden AS Donald Trump bertemu dengan para eksekutif perusahaan AS yang mengembangkan AI di Gedung Putih.
Setelah pertemuan itu, sejumlah perusahaan, termasuk Google, Anthropic, OpenAI, xAI, Meta, dan Nvidia, menandatangani komitmen untuk memperkuat pengawasan internal terhadap model AI mereka. Pembahasan mengenai regulasi AI menjadi semakin penting di AS seiring dengan semakin luasnya penggunaan teknologi tersebut dalam operasional pemerintahan.
Pada pertengahan Agustus, Politico melaporkan pengacara Kongres AS menghadapi banyak rancangan undang-undang yang dibuat menggunakan AI dan mengandung kesalahan. Program AI dilaporkan keliru mengutip preseden hukum serta membuat kesalahan serius terkait sejumlah rincian penting dalam dokumen. (Ant/P-3)