KONSULTAN komunikasi senior dari REQComm Strategic Consultant, Retno Kusumastuti, menilai Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) perlu dipimpin praktisi kehumasan atau public relations (PR) profesional. Menurutnya, tantangan komunikasi pemerintah saat ini tidak cukup dihadapi dengan pendekatan birokratis-administratif.
Retno mengatakan komunikasi publik pemerintah seharusnya tidak hanya diukur dari banyaknya informasi yang disebarkan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan dapat dipahami dan dipercaya masyarakat.
“Pendekatan birokratis-administratif yang kaku seperti ini sudah usang. Sudah saatnya posisi strategis seperti Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dipimpin dan diisi oleh para praktisi kehumasan atau public relations (PR) profesional yang memahami seni manajemen persepsi dan empati sosial,” ujar Retno saat ditemui di kantor REQComm, Jakarta, Minggu (4/10/2026).
Menurut dia, komunikasi pemerintah selama ini masih cenderung berjalan satu arah, yakni dari pembuat kebijakan kepada masyarakat. Pola tersebut dinilai membuat pemerintah lebih sering merespons persoalan setelah isu berkembang di ruang publik.
Retno menyebut pola tersebut sebagai firefighting PR. Pemerintah, kata dia, seharusnya membangun agenda komunikasi sejak awal melalui narasi besar yang konsisten mengenai program strategis seperti hilirisasi, ketahanan pangan, hingga efisiensi anggaran.
“Alih-alih menetapkan agenda setting secara konsisten melalui narasi besar program pemerintah, respons kehumasan sering kali baru keluar setelah sebuah isu atau kritik publik terlanjur viral dan menjadi bola liar di media sosial,” katanya.
Ia juga menyoroti tantangan koordinasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pesan yang disampaikan dari pusat dinilai kerap berhenti pada level administratif dan seremonial, tanpa diterjemahkan menjadi komunikasi yang mudah dipahami masyarakat di tingkat akar rumput.
Retno menilai kondisi tersebut perlu diubah dengan menempatkan praktisi PR yang memiliki kemampuan membaca persepsi publik dan mengantisipasi risiko reputasi sejak kebijakan masih dirumuskan.
“Praktisi PR adalah bridge builder atau pembangun jembatan. Tugas utama mereka bukan sekadar membagikan informasi mentah, melainkan menerjemahkan regulasi teknis, kebijakan ekonomi, atau data yang rumit menjadi narasi yang relate, membumi, dan mudah dicerna oleh masyarakat awam tanpa kehilangan substansi hukumnya,” jelasnya.
Ia mengatakan komunikasi pemerintah juga perlu menghindari kesan menggurui atau defensif. Bahasa kebijakan, menurutnya, perlu disampaikan secara lebih empatik dan dekat dengan keseharian masyarakat.
Tantangan tersebut semakin besar karena masyarakat kini menghadapi arus informasi yang sangat padat di ruang digital. Pemerintah tidak hanya berhadapan dengan media konvensional, tetapi juga kreator independen dan berbagai narasi tandingan di media sosial.
Dalam kondisi tersebut, Retno menilai kecepatan merespons isu harus diimbangi dengan transparansi dan keaslian pesan. Penggunaan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), juga tidak dapat menggantikan peran manusia dalam menentukan strategi komunikasi.
“AI adalah akselerator, bukan perencana. AI dapat memproses jutaan data sentimen atau merumuskan ribuan kata dalam hitungan detik. Namun, AI tidak memiliki nurani, empati sosiologis, dan intuisi krisis,” ujarnya.
Menurut Retno, teknologi justru dapat memperbesar dampak apabila digunakan untuk menyebarkan pesan dengan sudut pandang yang keliru.
“Jika angle komunikasi awal yang dipilih oleh pemerintah sudah keliru, maka penggunaan AI justru akan menjadi bumerang,” katanya.
Karena itu, ia mendorong Bakom dikembangkan menjadi pusat komunikasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan mampu mengintegrasikan komunikasi pemerintah pusat hingga daerah secara cepat.
“Komunikasi pemerintah yang sukses bukanlah tentang seberapa lantang negara berbicara kepada rakyatnya, tetapi seberapa baik negara mendengarkan, menghargai, dan merumuskan kebijakan bersama rakyat,” pungkas Retno. (Ant/Z-4)