BUKAN hanya elite yang buruk dan oligarki yang membuat demokrasi Indonesia bermasalah. Pembelahan ideologi politik justru disebut menjadi persoalan yang lebih mendasar. Hal itu disampaikan Prof. Dr. A. Bakir Ihsan, M.Si. saat dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu (30/9).
Dalam orasi ilmiah berjudul Ideologi Politik yang Terbelah: Institusionalisasi Pancasila untuk Konsolidasi Demokrasi di Indonesia, Bakir menyebut Indonesia tengah menghadapi sebuah paradoks.
“Selama ini kita sering menganggap persoalan demokrasi Indonesia hanya terletak pada elite yang buruk, korupsi, atau oligarki. Padahal masalah yang lebih mendasar adalah terjadinya pembelahan ideologi politik. Pancasila hidup dalam konstitusi, pidato, dan seremoni kenegaraan, tetapi pragmatisme-transaksional justru hidup dalam praktik politik sehari-hari,” tegas Guru Besar bidang Ideologi Politik itu.
Pengukuhan Bakir Ihsan menambah jajaran profesor di UIN Jakarta, yang disebut sebagai PTKIN dengan jumlah profesor terbanyak. Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta juga telah terakreditasi Unggul. Mantan Wakil Dekan FISIP UIN Jakarta selama dua periode itu mencapai puncak karier akademiknya sebagai Guru Besar dengan fokus kajian pada demokrasi, politik Islam, dan kebijakan publik.
Menurut Bakir, Indonesia tidak sedang mengalami krisis ideologi. Berbagai kekuatan politik masih mengakui Pancasila. Persoalan utamanya, kata dia, terletak pada pelembagaan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dinilai kalah cepat dibandingkan dengan pelembagaan pragmatisme-transaksional dalam praktik politik. Hal itu, menurut Bakir, tercermin dari politik patronase, mahalnya biaya politik, transaksi kekuasaan, distribusi jabatan berbasis kompromi, serta tumbuhnya oligarki dan politik dinasti.
“Ketika berbagai lembaga internasional secara konsisten mencatat penurunan kualitas demokrasi Indonesia, persoalannya bukan lagi sekadar siapa yang berkuasa. Pertanyaan yang lebih penting adalah nilai apa yang sebenarnya mengendalikan institusi politik kita,” ujarnya.
Menurut Bakir, kondisi tersebut membuat demokrasi Indonesia berjalan secara prosedural melalui pemilu yang rutin, tetapi kualitas substantifnya mengalami kemunduran. Fenomena _democratic backsliding_ pun menjadi bagian dari persoalan yang perlu dihadapi.
Sebagai solusi, Bakir menawarkan institusionalisasi Pancasila secara menyeluruh. Menurut dia, setiap sila harus diterjemahkan ke dalam praktik kelembagaan dan perilaku politik.
Sila pertama harus melahirkan etika publik. Sila kedua melahirkan perlindungan terhadap martabat manusia. Sila ketiga melahirkan politik integrasi. Sila keempat melahirkan deliberasi dan representasi. Sementara sila kelima melahirkan keadilan distributif.
“Menguatkan demokrasi tidak cukup hanya dengan mengganti pemimpin melalui pemilu lima tahunan. Yang harus diperbaiki adalah institusi yang memungkinkan pragmatisme-transaksional terus direproduksi. Reformasi pembiayaan politik, demokratisasi partai, serta penguatan masyarakat sipil menjadi agenda yang tidak dapat ditunda,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar Pancasila tidak berhenti sebagai slogan. Menurutnya, persoalan demokrasi Indonesia bukan karena Pancasila ditinggalkan, melainkan karena nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya menjadi institusi yang mengatur perilaku politik.
“Kita terlalu berhasil menjadikan Pancasila sebagai simbol, tetapi belum cukup berhasil menjadikannya sebagai praktik,” ungkapnya.
“Pancasila akan menjadi kekuatan politik yang nyata bukan ketika paling sering diucapkan, melainkan ketika mampu diwujudkan menjadi hukum yang adil, birokrasi yang bersih, partai yang demokratis, dan kekuasaan yang akuntabel. Di situlah sesungguhnya kualitas demokrasi Indonesia diuji,” pungkasnya. (Cah/P-3)