ANGGOTA Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Jamaludin Malik menyambut positif keputusan pemerintah dan DPR mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp261,5 triliun dalam APBN 2027. Menurutnya, besarnya alokasi tersebut menunjukkan negara tetap hadir menjaga keterjangkauan energi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Dari total subsidi energi tersebut, sekitar Rp131,39 triliun dialokasikan untuk subsidi BBM dan elpiji 3 kilogram, sementara subsidi listrik sebesar Rp130,11 triliun. Total subsidi energi tersebut turun sekitar Rp11,44 triliun dibandingkan alokasi dalam rancangan sebelumnya.
“Subsidi energi Rp261,5 triliun bukan angka yang kecil. Ini menunjukkan pemerintah tetap memberikan perhatian besar untuk melindungi masyarakat. Sekarang yang paling penting adalah memastikan setiap rupiah subsidi itu benar-benar sampai kepada rakyat yang berhak dan membutuhkan,” kata Jamaludin dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu (30/9).
Dalam APBN 2027, volume BBM bersubsidi ditetapkan sekitar 19,56 juta kiloliter, terdiri atas sekitar 19 juta kiloliter Solar dan 561 ribu kiloliter minyak tanah. Sementara volume elpiji 3 kilogram ditetapkan sebesar 8 juta metrik ton, dengan subsidi tetap Solar sebesar Rp1.000 per liter.
Jamaludin menilai penyesuaian anggaran dan volume subsidi harus dibarengi dengan perbaikan data penerima serta pengawasan distribusi. Ia menilai, efisiensi subsidi jangan sampai mengurangi hak masyarakat yang memang membutuhkan, tetapi harus dilakukan dengan mengurangi kebocoran dan penggunaan subsidi oleh kelompok yang tidak berhak.
“Prinsipnya sederhana, masyarakat yang memang berhak jangan sampai kesulitan mendapatkan BBM, elpiji 3 kilogram maupun listrik bersubsidi. Sebaliknya, masyarakat yang mampu jangan mengambil bagian subsidi yang sebenarnya diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan,” tegas dia.
Jamaludin juga mendukung penyempurnaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu basis untuk memperbaiki ketepatan sasaran subsidi.
“Kalau datanya semakin akurat, distribusinya kita awasi dan kebocorannya bisa ditekan, anggaran negara akan semakin efektif. Jadi bukan sekadar berapa besar subsidinya, tetapi apakah manfaatnya benar-benar sampai kepada rakyat yang berhak,” tuturnya.
Jamaludin berharap kebijakan subsidi energi berjalan seiring dengan agenda pemerintah memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.
“Masyarakat yang membutuhkan tetap kita lindungi, sementara produksi dan sumber energi dalam negeri terus kita perkuat. Dengan begitu ketahanan energi nasional semakin kuat, subsidi semakin tepat sasaran, dan manfaat APBN semakin besar dirasakan rakyat,” pungkas dia. (E-4)