MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Lembaga baru ini nantinya akan berkedudukan langsung di bawah wewenang Presiden.
Raja Juli menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memperkuat tata kelola gambut yang saat ini masih berada di bawah naungan Kementerian Kehutanan, menyusul pembubaran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Nasional (BRGMN) sebelumnya.
“Tadi, Bapak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden, diisi oleh para ilmuwan dan juga para profesional yang kemudian juga dilengkapi tentunya dengan anggaran yang cukup,” ujar Raja Juli dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/9) malam.
Fokus utama BPGMN adalah mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di enam provinsi prioritas berbasis gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Dukungan Teknologi AI dan Riset
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung kerja BPGMN. Salah satu kontribusi utama BRIN adalah pengembangan sistem deteksi dini titik panas (hotspot) menggunakan kecerdasan buatan (AI).
“Sekarang ini kita akan terus perbarui dengan AI yang semakin canggih untuk bisa mengantisipasi kebakaran hutan lebih dini lagi,” kata Arif.
Selain teknologi deteksi, para ahli juga mengusulkan berbagai metode pemadaman dan restorasi, mulai dari teknologi water injection, pembangunan pompa air berbasis desa, hingga penggunaan bahan alternatif pemadam api.
Solusi Ekonomi Masyarakat Sekitar Gambut
Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada nasib sekitar 41 juta masyarakat yang tinggal di kawasan hidrologi gambut. Arif Satria menekankan pentingnya solusi ekonomi jangka panjang agar masyarakat tetap memiliki mata pencaharian tanpa merusak ekosistem.
“Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, selain kopi dan tanaman hortikultura lainnya. Mata pencaharian masyarakat menjadi concern Bapak Presiden agar tetap dicarikan solusi ekonominya dengan teknologi yang ada,” tambahnya.
Keputusan pembentukan BPGMN ini merupakan hasil diskusi intensif selama empat jam antara Presiden Prabowo, jajaran menteri, serta lebih dari 20 ilmuwan dan peneliti di Istana Kepresidenan. (Ant/H-3)