PRESIDEN Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai langkah strategis memperkuat pengelolaan ekosistem sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara permanen. Kebijakan ini diambil berdasarkan rekomendasi para ilmuwan guna memastikan penanganan gambut dilakukan berbasis riset dan data yang terintegrasi.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengungkapkan bahwa pembentukan badan baru ini merupakan hasil diskusi antara Presiden dengan para ahli di Istana Negara, Kamis (24/9). Lembaga khusus ini dinilai mendesak untuk menyatukan data pengelolaan lahan dan perizinan yang selama ini masih tersebar.
“Bapak Presiden memberikan arahan untuk melibatkan para ahli, ilmuwan, dan guru besar yang menguasai bidang gambut agar kebakaran yang senantiasa terjadi tidak terulang terus-menerus,” ujar Brian di Jakarta.
Diskusi tersebut melibatkan pakar dari berbagai institusi ternama seperti ITB, IPB, UI, BRIN, hingga Universitas Nottingham. Selain itu, kementerian teknis seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, BMKG, dan BNPB turut dilibatkan untuk menyusun kerangka kerja badan tersebut.
Salah satu fokus utama badan ini adalah melakukan pemetaan detail terhadap lebih dari 33 juta hektare lahan gambut di Indonesia. Lahan akan dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya, baik untuk fungsi konservasi maupun potensi budidaya tanaman dan perikanan, sehingga pemanfaatannya lebih optimal dan terukur.
Selain pendekatan sains, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kearifan lokal dan penguatan pencegahan berbasis desa. Program Masyarakat Peduli Api (MPA) akan dihidupkan kembali dengan dukungan penuh, mengingat masyarakat lokal dianggap paling efektif dalam mendeteksi dini dan menangani titik api secara cepat.
Pemerintah juga berencana memasukkan materi kepedulian terhadap ekosistem gambut ke dalam kurikulum sekolah. Langkah edukasi ini diambil karena para ahli sepakat bahwa biaya pencegahan jauh lebih efisien dibandingkan upaya pemadaman yang membutuhkan sumber daya besar setelah kebakaran terjadi.
Terkait struktur organisasi, Brian menyebut rincian kelembagaan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional masih akan digodok oleh Menteri Sekretaris Negara. Namun, para ilmuwan dipastikan akan tetap dilibatkan sebagai dewan pakar atau narasumber utama dalam operasional badan tersebut ke depan. (Z-10)