MENTERI Luar Negeri RI Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong perdamaian Palestina sekaligus mendesak langkah nyata untuk menghentikan kekerasan di Gaza. Indonesia menilai kebutuhan mendesak saat ini ialah memastikan bantuan kemanusiaan masuk, gencatan senjata terlaksana, dan pembunuhan di Gaza dihentikan.
Hal itu disampaikannya dalam Ministerial Coordination Meeting of the Group of Eight Arab and Islamic Countries di New York, Amerika Serikat, Senin (21/9) waktu setempat. Pertemuan tersebut diikuti delapan negara Arab dan Islam, yakni Indonesia, Arab Saudi, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, Turki, dan Pakistan. Forum itu digelar di sela-sela rangkaian High-Level Week Sidang Majelis Umum ke-81 PBB.
“Kita berkomitmen untuk tegaknya perdamaian, tetapi rakyat Palestina belum melihat perubahan nyata. Dalam jangka pendek, yang mereka butuhkan adalah mengalirnya bantuan kemanusiaan, gencatan senjata, dan berhentinya pembunuhan di Gaza,” ucap Sugiono.
Di New York, Menlu Sugiono memimpin delegasi Indonesia. Dia menekankan bahwa berbagai upaya diplomatik untuk mencapai perdamaian harus memberikan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Palestina.
Menurut Sugiono, negara-negara anggota Group of Eight perlu mempertahankan koordinasi dan menyampaikan pesan yang kuat serta sejalan untuk menjaga tekanan diplomatik dalam mendorong perdamaian Palestina.
“Kita harus menyampaikan pesan yang kuat. Kita ingin melihat bahwa upaya yang kita lakukan benar-benar menghasilkan kemajuan dan perubahan bagi rakyat Palestina,” pungkas Sugiono.
Indonesia, lanjut dia, akan terus melakukan pendekatan dengan berbagai mitra untuk mendukung kemajuan proses perdamaian. Keterlibatan masyarakat Palestina juga dinilai menjadi unsur penting untuk memastikan perdamaian yang dibangun dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Pertemuan tingkat menteri tersebut merupakan kelanjutan koordinasi delapan negara Arab dan Islam yang pertama kali diinisiasi pada High-Level Week Sidang PBB tahun lalu. Koordinasi itu diarahkan untuk mencari langkah konkret dalam menangani persoalan Palestina.
Sejak dibentuk, koordinasi antara delapan negara tersebut terus diperkuat dengan melibatkan sejumlah mitra, termasuk Amerika Serikat. Langkah itu ditujukan untuk mempertahankan momentum diplomatik dan mendorong tindakan bersama bagi terciptanya perdamaian di Gaza.
Di sela agenda High Level-Week PBB, Sugiono juga menghadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri ke-30 MIKTA yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Dalam forum tersebut, Indonesia mendorong penguatan peran MIKTA sebagai kelompok negara kekuatan menengah atau middle powers dalam reformasi sistem multilateral.
Sugiono mengapresiasi Australia yang menjalankan kepemimpinan MIKTA pada 2026 dan dinilai berhasil menjaga produktivitas kelompok tersebut. Menurut dia, momentum itu perlu dimanfaatkan untuk memperkuat kontribusi MIKTA dalam membangun sistem multilateral yang lebih efektif dan responsif.
Indonesia juga menegaskan perlunya reformasi PBB tidak hanya berkaitan dengan peningkatan efisiensi. Reformasi, menurut Sugiono, harus mencakup aspek legitimasi, efektivitas, dan akuntabilitas. Dia juga menilai MIKTA memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan berbagai inisiatif reformasi yang telah berjalan sekaligus membantu negara-negara anggota membangun konsensus mengenai arah reformasi PBB.
“Dengan kekuatan kolektif yang kita miliki, MIKTA dapat berkontribusi nyata dalam membentuk masa depan sistem multilateral dan menghadirkan manfaat yang lebih terasa bagi masyarakat,” ucap Sugiono.
“MIKTA dapat menjaga kesinambungan inisiatif reformasi yang telah berjalan dan membantu membangun konsensus mengenai peta jalan reformasi dengan arah yang jelas dan mencerminkan visi bersama,” jelas Menlu Sugiono.
Dalam pertemuan tersebut, Sugiono turut mengapresiasi respons cepat MIKTA setelah serangan terhadap pasukan pemelihara perdamaian Indonesia yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon pada April 2026.
Menurut Sugiono, kemampuan MIKTA merespons perkembangan secara cepat diperlukan untuk menjaga relevansi kelompok tersebut dalam menghadapi berbagai persoalan internasional.
Selain reformasi sistem multilateral, para menteri luar negeri MIKTA juga membahas sejumlah isu lain, termasuk agenda pembangunan dan perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI). (Dhk/P-3)