PRESIDEN Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena menilai sistem saat ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern.
“Penghapusan hak istimewa veto harus menjadi titik awal sekaligus tujuan strategis utama dari setiap reformasi yang berarti,” tulis Erdogan dalam artikel yang diterbitkan Bloomberg pada Selasa.
Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara.
Menurut Erdogan, Dewan Keamanan PBB masih mencerminkan struktur hubungan internasional pada era setelah Perang Dunia II. Ia mengatakan penambahan jumlah anggota tetap Dewan Keamanan tidak akan menyelesaikan masalah konsentrasi kekuasaan, tetapi justru memperluas sistem hak istimewa yang sudah ada.
Erdogan mengusulkan agar sistem keanggotaan tetap Dewan Keamanan dihapus. Menurut dia, seluruh anggota Dewan Keamanan seharusnya dipilih Majelis Umum PBB untuk masa jabatan tertentu. Negara-negara yang ingin kembali menjadi anggota Dewan Keamanan, kata Erdogan, juga harus memperoleh dukungan mayoritas negara anggota melalui pemilihan.
Erdogan turut menyerukan pembentukan koalisi luas di Majelis Umum PBB berdasarkan prinsip bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat secara permanen menghalangi kehendak komunitas internasional. Ia juga menyerukan pemulihan keseimbangan antara Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB serta penguatan kewenangan Majelis Umum. (Ant/P-3)