Dinas Sosial (Dinsos) Sulawesi Selatan tengah menelusuri 25.214 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang rekeningnya terindikasi digunakan untuk transaksi judi online (judol). Meski demikian, temuan tersebut tidak serta-merta membuat pemilik rekening dinyatakan bersalah atau langsung kehilangan hak bantuan mereka.
Kepala Dinsos Sulsel, Abdul Malik Faisal, menjelaskan bahwa data puluhan ribu KPM tersebut masih bersifat dinamis dan dapat berubah setelah proses klarifikasi serta pemutakhiran data selesai dilakukan. Berdasarkan pemetaan awal, kawasan perkotaan, khususnya Kota Makassar, menjadi wilayah dengan temuan indikasi terbanyak.
“Paling banyak di Makassar. Daerah kota. Kenapa kota? Karena di situ teknologi. Karena judol itu pakai teknologi,” ujar Malik pada Senin (21/9/2026).
Verifikasi Penggunaan Rekening
Malik menekankan bahwa transaksi judi online yang terdeteksi pada rekening penerima bantuan sosial (bansos) belum tentu dilakukan oleh pemilik rekening itu sendiri. Terdapat indikasi kuat bahwa rekening tersebut digunakan oleh pihak lain, termasuk anggota keluarga penerima manfaat.
Ia mencontohkan kasus yang ditemukan di Kabupaten Takalar, di mana rekening milik seorang lansia justru disalahgunakan oleh anaknya untuk bertransaksi judi online. “Seperti di Takalar itu, nenek-nenek yang punya (rekening) tapi dipakai judol sama anaknya,” jelasnya.
Oleh karena itu, Dinsos Sulsel saat ini sedang melakukan pencocokan data secara mendalam untuk memastikan siapa pihak yang sebenarnya melakukan transaksi. hasil analisis konteks saat ini ini nantinya akan menjadi dasar pertimbangan utama dalam menentukan status keberlanjutan bantuan bagi KPM yang bersangkutan.
Cleansing Data dan Nasib Penerima PKH
Selain KPM umum, Dinsos Sulsel juga menemukan adanya rekening penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang tercatat dalam aktivitas transaksi judi online. Pemeriksaan intensif dilakukan untuk memastikan kondisi riil di lapangan sebelum data tersebut masuk ke tahap pemutakhiran.
Langkah ini merupakan bagian dari proses cleansing data yang bertujuan memastikan bansos hanya diterima oleh warga yang benar-benar layak dan memenuhi kriteria. Selain mengeluarkan mereka yang terbukti menyalahgunakan bantuan, proses ini juga menyasar warga yang tingkat kesejahteraannya telah meningkat.
“Saat ini, kita tengah melakukan cleansing data untuk memastikan penerima bansos benar-benar layak, sekaligus mengeluarkan mereka yang sudah tidak membutuhkan karena tingkat kesejahteraannya meningkat,” tegas Malik.
Perlindungan Terhadap Warga
Senada dengan Dinsos, Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel, Jufri Rahman, meminta agar data by name by address diserahkan secara lengkap kepada pemerintah daerah untuk diverifikasi lebih lanjut. Ia mengingatkan agar penanganan masalah ini dilakukan secara hati-hati agar masyarakat tidak menjadi korban atas tindakan pihak lain.
“Kalau ada by name by address, kalau memang ditemukan itu kan indikasi. Itu kata indikasi, sangat riskan, karena selalu rakyat ditempatkan pada posisi sebagai korban,” kata Jufri.
Pemprov Sulsel menegaskan komitmennya dalam mendukung pemberantasan judi online, namun tetap mengedepankan prinsip keadilan bagi penerima bansos melalui proses verifikasi yang akurat dan transparan. (H-2)