MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan Indonesia berpeluang memiliki kendali lebih besar terhadap harga komoditas sumber daya alam (SDA) melalui pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
Bahlil mengatakan keberadaan bursa tersebut diharapkan membuat Indonesia sebagai negara produsen dapat menentukan harga komoditas yang dihasilkan di dalam negeri.
“Dengan bursa komoditas yang diperintahkan oleh Bapak Presiden itu, diharapkan seluruh komoditas sumber daya alam kita, yang kita hasilkan dari negara kita, ya kita sendiri yang mengatur harganya,” ujar Bahlil ketika ditemui di sela-sela acara The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 di Jakarta, Rabu (19/8).
Menurut Bahlil, selama ini harga sejumlah komoditas SDA Indonesia masih banyak dipengaruhi atau ditentukan oleh pasar dan negara lain. Ia mencontohkan harga batu bara yang sempat berada di level US$97,65 per ton pada periode kedua Juli 2025.
Namun, pemerintah kemudian melakukan pengetatan dan menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan (supply and demand).
“Begitu kita bikin pengetatan, menjaga supply and demand, harganya sekarang sudah mulai bagus,” ucap Bahlil.
Kementerian ESDM mencatat Harga Batubara Acuan (HBA) periode kedua Agustus 2026 mencapai US$124,06 per ton. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan harga batu bara acuan pada Juli 2025.
Atas kondisi tersebut, Bahlil menilai keberadaan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi instrumen penting bagi Indonesia untuk memperoleh keleluasaan dalam menentukan harga komoditas SDA secara mandiri.
“Bapak Presiden Prabowo itu ingin agar seluruh kekayaan yang ada di dalam negara kita itu diatur seutuhnya oleh negara kita dengan harga keekonomian yang baik,” kata Bahlil.
Bursa Mineral Ditargetkan Beroperasi 2027
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.
Pembentukan bursa tersebut menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat tata kelola komoditas strategis nasional. Prabowo menyebut langkah itu merupakan kelanjutan dari kebijakan ekspor satu pintu yang sedang dijalankan pemerintah.
Pemerintah juga telah melakukan pembahasan mengenai rencana pembentukan bursa tersebut bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Indonesia sendiri selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu produsen utama dunia untuk berbagai komoditas strategis. Komoditas tersebut antara lain kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, dan karet.
Prabowo menilai posisi Indonesia sebagai negara produsen belum sepenuhnya diikuti dengan kemampuan untuk menentukan harga komoditas di pasar global. Pasalnya, sejumlah harga komoditas Indonesia masih mengacu pada bursa komoditas yang berada di luar negeri.
Melalui Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, pemerintah ingin memperkuat posisi Indonesia dalam pembentukan harga komoditas ekspor.
Bursa tersebut nantinya akan beroperasi di bawah pengawasan OJK. Salah satu target utama pemerintah adalah terbentuknya Indonesia Reference Price, yakni harga referensi Indonesia untuk berbagai komoditas utama yang menjadi andalan ekspor nasional. (Ant/E-4)