PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperbaiki 20 rumah tidak layak huni (RTLH) di empat daerah untuk keluarga prasejahtera yang belum bisa mengakses pembiayaan perumahan.
Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, terutama di desil 1 hingga sebagian desil 4, yang masih kesulitan memiliki atau memperbaiki rumah secara mandiri.
Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan, tidak semua masyarakat bisa dijangkau melalui skema kredit pemilikan rumah (KPR), sehingga diperlukan solusi lain seperti bedah rumah.
“Masih ada masyarakat yang belum mampu membayar angsuran KPR, terutama di desil bawah. Karena itu, bedah rumah menjadi salah satu solusi,” ujar Nixon di Desa Warunggunung, Kabupaten Lebak, Banten, Kamis (13/8).
Sebanyak 20 rumah yang diperbaiki tersebar di Lebak, Cianjur, Sukabumi, dan Purworejo, masing-masing lima unit. Program ini melanjutkan kerja sama BTN-PPATK pada 2025 yang telah memperbaiki 15 rumah, sehingga total 35 rumah telah direnovasi dalam dua tahun.
Nixon menambahkan, persoalan rumah tidak layak huni masih cukup besar di Indonesia, di mana sekitar satu dari tiga keluarga belum tinggal di hunian yang layak.
Ia menilai, penyelesaian masalah ini membutuhkan keterlibatan lebih luas dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah.
“Kalau semua korporasi bergerak bersama, dampaknya bisa jauh lebih besar dan langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Program ini juga menjadi bagian dari transformasi BTN menuju Beyond Mortgage – Membangun Rumah, Membangun Kehidupan, serta mendukung agenda BUMN dalam menciptakan dampak sosial berkelanjutan. Hingga kini, BTN telah menyalurkan pembiayaan untuk sekitar 6,1 juta rumah di Indonesia.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, program ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang Indonesia yang telah memasuki tahun ke-24.
“Bersama BTN, kami memperbaiki rumah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan kebutuhan dasar berupa tempat tinggal. Kegiatan ini akan terus kami lanjutkan,” ujar Ivan.
Program ini juga mengusung semangat “Rumah Bersih, Keuangan Bersih” yang akan diperluas melalui literasi keuangan keluarga.
Di Kabupaten Lebak, Wakil Bupati Amir Hamzah menyebut masih terdapat sekitar 5.000 warga dalam kategori kemiskinan ekstrem dengan tingkat kemiskinan 8,03%.
“Kami berterima kasih atas perhatian BTN dan PPATK. Harapannya program seperti ini bisa terus berlanjut,” ujarnya.
Salah satu penerima manfaat, Sanatra, mengaku sangat terbantu setelah rumahnya yang sebelumnya rusak dan bocor kini diperbaiki.
“Dulu rumah mau roboh dan bocor, tapi tidak ada biaya untuk memperbaiki. Sekarang sudah bagus, kami sangat bersyukur,” katanya.
Penerima bantuan ditentukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta melalui proses verifikasi kondisi rumah.
Program ini juga mendukung target Program 3 Juta Rumah pemerintah, khususnya untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. (Z-10)