Selandia Baru mencatat percepatan penurunan prevalensi merokok setelah mengombinasikan kebijakan pengendalian tembakau dengan pendekatan tobacco harm reduction (THR) atau pengurangan bahaya tembakau. Pendekatan tersebut memberikan ruang bagi perokok dewasa untuk beralih dari rokok konvensional ke produk alternatif yang dinilai memiliki risiko lebih rendah, seperti rokok elektronik atau vape, produk tembakau yang dipanaskan, dan kantong nikotin. Temuan tersebut diungkap dalam studi berjudul New Zealand’s accelerating smoking decline: Lessons for tobacco harm reduction yang diterbitkan The Lancet. Penelitian tersebut ditulis oleh Profesor Emeritus Universitas Auckland Robert Beaglehole dan Ruth Bonita bersama pakar kesehatan independen Ben Youdan.
Berdasarkan penelitian tersebut, prevalensi merokok pada orang dewasa di Selandia Baru mengalami penurunan dengan laju yang jauh lebih cepat sejak 2018. Sebelum periode tersebut, prevalensi merokok turun sekitar 3,5% per tahun. Sementara pada 2018-2023, laju penurunan meningkat menjadi sekitar 17,9% per tahun.
Para peneliti menyebut perubahan tersebut mulai terlihat setelah penggunaan rokok elektronik semakin meluas pada 2019. Pada periode yang sama, Kementerian Kesehatan Selandia Baru disebut secara resmi mengakui bahwa rokok elektronik memiliki risiko yang jauh lebih rendah dibandingkan rokok konvensional dan mendukung penggunaannya sebagai salah satu alternatif bagi perokok yang ingin berhenti.
“Titik baliknya terjadi pada 2019 ketika penggunaan rokok elektronik (vape) mulai diadopsi secara lebih luas dan Kementerian Kesehatan Selandia Baru secara resmi mengakui bahwa rokok elektronik memiliki risiko yang jauh lebih rendah dibandingkan rokok, sekaligus mendukung penggunaannya sebagai alternatif untuk beralih dari kebiasaan merokok,” tulis penelitian tersebut, dikutip Minggu (9/8).
Dalam kajiannya, para peneliti juga membedakan risiko yang berasal dari proses pembakaran tembakau dengan nikotin. Mereka menjelaskan bahwa sebagian besar penyakit yang berkaitan dengan aktivitas merokok disebabkan paparan zat beracun dari proses pembakaran tembakau, bukan semata-mata akibat nikotin.
Atas dasar itu, penyediaan alternatif berbasis nikotin yang tidak melalui proses pembakaran dinilai dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengurangi paparan zat berbahaya bagi perokok dewasa yang belum berhasil menghentikan kebiasaan merokok.
Para peneliti kemudian menyimpulkan bahwa strategi pengendalian tembakau dapat diperkuat dengan pendekatan pengurangan bahaya. Menurut mereka, kombinasi kedua pendekatan tersebut berpotensi mempercepat penurunan prevalensi merokok dibandingkan kebijakan pengendalian tembakau konvensional yang hanya mengandalkan strategi tradisional.
“Fokus pada strategi pengurangan risiko dari tembakau yang dibakar merupakan elemen penting untuk mendukung keberlanjutan tren penurunan prevalensi merokok,” jelas penelitian tersebut.
Regulasi Berbasis Bukti Ilmiah
Pengalaman Selandia Baru turut menjadi perhatian di Indonesia. Ketua Koalisi Indonesia Bebas TAR (Kabar) Ariyo Bimmo menilai perkembangan tersebut menunjukkan pentingnya penerapan kebijakan pengendalian tembakau yang didasarkan pada bukti ilmiah.
Menurut Ariyo, Selandia Baru mampu mengombinasikan kebijakan pengendalian rokok dengan pendekatan pengurangan bahaya tembakau melalui regulasi yang mempertimbangkan hasil penelitian dan perkembangan ilmiah.
“Regulasi berbasis sains itu penting karena kebijakan kesehatan publik tidak boleh hanya dibangun atas persepsi dan opini publik. Kebijakan harus bertumpu pada data, kajian ilmiah, pemantauan pasar, dan evaluasi berkala,” ujar Ariyo, dikutip Minggu (9/8).
Ia menekankan bahwa regulasi berbasis sains tidak berarti memberikan kebebasan tanpa batas terhadap produk tembakau alternatif. Pemerintah tetap perlu menetapkan standar yang jelas dan terukur untuk memastikan aspek keamanan, kualitas, serta perlindungan konsumen tetap terpenuhi.
Salah satu bentuk pengaturan yang dinilai penting adalah pembatasan akses produk terhadap kelompok yang belum memenuhi batas usia legal.
“Regulasi berbasis sains berarti pemerintah perlu menetapkan standar yang terukur. Misalnya larangan penjualan pada anak,” jelas Ariyo.
Menurutnya, pengalaman Selandia Baru menunjukkan bahwa kebijakan terhadap produk tembakau alternatif perlu mempertimbangkan tingkat risikonya. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah tidak semata-mata memilih antara pelarangan total atau pembiaran, tetapi dapat menyusun regulasi yang proporsional berdasarkan karakteristik dan risiko masing-masing produk.
“Idealnya, yang perlu digarisbawahi adalah regulasi berbasis risiko. Jadi bukan pelarangan total, bukan pula pembiaran total,” pungkas Ariyo.