PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia sebesar 5,29% pada triwulan II 2026 dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil perekonomian. Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga, Prof. Rahma Gafmi, mengatakan angka tersebut justru memunculkan pertanyaan karena terjadi perlambatan dibandingkan pertumbuhan triwulan I 2026 yang mencapai 5,61%, sementara tekanan terhadap masyarakat dan dunia usaha masih terasa.
“Angka pertumbuhan ini mengundang tanda tanya karena terasa kontradiktif dengan kondisi di lapangan,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (5/8).
Menurut Rahma, perlambatan dari 5,61% menjadi 5,29% menunjukkan ekonomi mulai kehilangan momentum. Kondisi tersebut terjadi di tengah likuiditas perbankan yang masih ketat serta suku bunga yang belum sepenuhnya mendukung ekspansi sektor riil. Situasi ini menimbulkan keraguan terhadap daya dorong pertumbuhan ekonomi pada semester II tahun ini.
Ia menilai kondisi di tingkat masyarakat juga belum sejalan dengan angka pertumbuhan yang dirilis BPS. Kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah masih menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya hidup, penyesuaian harga barang dan jasa, serta normalisasi aktivitas ekonomi setelah Idulfitri yang membuat perputaran uang kembali melambat. Akibatnya, banyak pelaku usaha merasakan arus kas yang masih lemah.
“Bagi masyarakat dan pelaku usaha, tantangan arus kas masih lebih terasa dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang dilaporkan,” ucapnya.
Rahma juga menyoroti struktur pertumbuhan ekonomi yang masih bergantung pada sektor-sektor tertentu. Menurutnya, pertumbuhan lebih banyak ditopang investasi bersifat padat modal sehingga manfaatnya belum tersebar merata, terutama bagi sektor-sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2026 masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga sebagai kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi menjadi pendorong utama melalui realisasi proyek strategis dan investasi swasta selama semester I 2026. Belanja pemerintah juga berkontribusi melalui percepatan realisasi APBN dan APBD, sementara kinerja ekspor masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan permintaan negara-negara mitra dagang.
Meski demikian, Rahma menilai target pertumbuhan ekonomi mendekati 6% pada akhir 2026 akan sangat sulit dicapai. Secara matematis, pertumbuhan 5,61% pada kuartal I dan 5,29% pada kuartal II menghasilkan rata-rata sekitar 5,45% pada semester I. Artinya, pertumbuhan ekonomi pada semester II harus meningkat secara signifikan agar target tahunan dapat tercapai.
“Tanpa dorongan ekonomi yang besar, mengejar pertumbuhan mendekati 6% akan menjadi pekerjaan yang sangat berat,” terang Rahma.
Ia menjelaskan, akselerasi tersebut tidak mudah diwujudkan karena konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari separuh PDB—masih menghadapi tekanan daya beli. Sementara itu, sektor perbankan juga masih dibayangi biaya dana (cost of funds) yang tinggi dan likuiditas yang ketat, sehingga penyaluran kredit kepada dunia usaha cenderung lebih berhati-hati.
Di sisi fiskal, lanjut Rahma, pemerintah masih mengandalkan belanja negara sebagai penopang pertumbuhan. Namun ruang fiskal dinilai terbatas karena pemerintah tetap harus menjaga defisit anggaran di bawah 3% terhadap PDB. Risiko geopolitik global, termasuk ketegangan di Timur Tengah dan fluktuasi harga energi, juga berpotensi meningkatkan beban subsidi sehingga mempersempit ruang belanja produktif.
Selain itu, prospek ekspor juga belum memberikan dukungan yang kuat. Permintaan dari negara-negara mitra dagang utama seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Eropa masih mengalami perlambatan, sementara harga komoditas unggulan Indonesia tidak lagi setinggi saat periode booming. Kondisi tersebut membuat kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap terbatas.
“Konsumsi, investasi, fiskal, dan ekspor sama-sama menghadapi tantangan sehingga ruang percepatan pertumbuhan masih terbatas,” katanya. (E-4)