PENGESAHAN resolusi Senat Amerika Serikat (AS) yang menyerukan Presiden Donald Trump menghentikan kampanye militer terhadap Iran atau meminta persetujuan Kongres sebelum mengambil langkah lebih lanjut dinilai dapat membatasi ruang gerak Gedung Putih. Pengamat Universitas Indonesia (UI), Suzie Sudarman, menyebut langkah itu sebagai sinyal positif bagi pengawasan kebijakan luar negeri Washington.
Ketua Pusat Kajian Wilayah Amerika UI itu menilai keputusan Senat menunjukkan adanya kehendak lembaga legislatif untuk mengawasi kebijakan pemerintahan Trump, termasuk proses perundingan yang berlangsung antara AS dan Iran.
Menurut Suzie, perkembangan tersebut dapat dipandang secara optimistis karena memperlihatkan bahwa kebijakan presiden tetap berada dalam pengawasan lembaga negara lain, terutama Kongres.
“Harusnya kita merasa optimistis bahwa Donald Trump sudah dimarahin legislatifnya, concurrent resolution itu mengenai urusan di dalam legislatif misalnya soal budget dan lain-lainnya, artinya Donald Trump akan sulit dapat dana untuk perang dan Legislatifnya ingin mengawasi perundingan Iran-AS,” kata Suzie Sudarman saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (24/6).
Suzie menjelaskan aspek anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan militer AS. Dengan adanya pengawasan Kongres, kemampuan pemerintah untuk melanjutkan operasi militer dalam skala besar dapat terdampak, terutama jika berkaitan dengan alokasi dana perang.
Meski demikian, ia mengingatkan dinamika politik domestik AS tetap perlu dicermati. Menurutnya, komposisi kekuatan politik di badan legislatif dapat memengaruhi arah kebijakan luar negeri Washington ke depan.
“Yang harus kita waspadai apakah yang akan memenangkan kursi di badan legislator itu adalah anggota Partai Demokrat yang kiri seperti Walikota Mamdani karena kita akan lanjut ditekan soal hak azasi dan keadilan rakyat,” sebutnya.
Terkait dampak resolusi itu terhadap kewenangan Trump dalam mengambil keputusan militer terhadap Iran, Suzie menilai pengaruh paling nyata kemungkinan muncul pada aspek pendanaan dan kontrol politik dari lembaga legislatif.
“Hal ini tidak terlalu mengikuti tapi soal budget akan terdampak. Badan legislatif AS kembali bisa mengkritik Donald Trump dan menjaga agar AS tidak terus berperang,” ujarnya.
Ia juga menyinggung bahwa dalam sejumlah skenario kebijakan luar negeri, penggunaan kekuatan militer tidak selalu menjadi faktor utama.
“Andaikata melanjutkan mengambil alih Kuba demi menang dalam pemilu, rela tidak diperlukan alat perang yang banyak karena Kuba sudah setengah mati tanpa bermain,” pungkasnya. (Z-10)