MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta PT PLN (Persero) segera mengatasi pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah serta memperkuat langkah mitigasi guna mencegah gangguan serupa terulang. Pemerintah menegaskan penanganan persoalan teknis sistem kelistrikan merupakan kewenangan PLN sebagai operator penyedia listrik nasional.
“Saya mendengar informasi ada beberapa daerah terjadi pemadaman bergilir. Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dan komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak ada lagi pemadaman,” kata Bahlil dalam keterangan resmi.
PLN, lanjutnya, perlu segera menyelesaikan berbagai persoalan teknis yang menyebabkan gangguan layanan listrik. Ia menegaskan bahwa pengelolaan operasional sistem kelistrikan sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab PLN, sementara pemerintah berperan sebagai regulator yang mengawasi pelaksanaannya.
Baca Juga: Gangguan 2 PLTU Picu Pemadaman Jawa, PLN Percepat Pemulihan
“Dengan kata lain, segera atasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semuanya kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN,” ujarnya.
Bahlil juga mengungkapkan telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, untuk meminta percepatan langkah-langkah penanganan. Ia menekankan pentingnya mitigasi yang terukur agar gangguan yang merugikan masyarakat tidak kembali terjadi.
“Tadi saya juga sudah berbicara sama Pak Dirut PLN, saya katakan segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk di dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat,” tuturnya.
Ia kembali menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan arahan yang jelas kepada PLN untuk segera menuntaskan persoalan tersebut.
“Pemerintah sudah tegas, tinggal PLN segera merealisasikannya,” kata politikus Partai Golkar itu.
Di sisi lain, Bahlil membantah anggapan bahwa pemadaman yang terjadi disebabkan oleh kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Menurut dia, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara telah memastikan kebutuhan batu bara PLN terpenuhi melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan tambang nasional.
Bahlil menjelaskan, total kebutuhan batu bara PLN mencapai 154 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, pemerintah telah memberikan penugasan pasokan sebesar 180 juta hingga 190 juta ton, dengan kontrak yang telah berjalan mencapai sekitar 134 juta ton.
“Artinya tinggal sekitar 18 juta ton. Di mananya ada kekurangan? Teknisnya untuk sampai di power plant itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN,” jelasnya.
Karena itu, pemerintah meminta PLN segera menyelesaikan berbagai kendala teknis yang menjadi penyebab pemadaman sekaligus memperkuat sistem pengawasan dan mitigasi operasional. Langkah tersebut dinilai penting agar keandalan pasokan listrik tetap terjaga dan masyarakat dapat kembali menikmati layanan kelistrikan yang normal serta nyaman. (H-3)