DETAIL kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran yang mulai terungkap pekan lalu memicu gelombang reaksi tajam di Teheran. Mahmoud Nabavian, Wakil Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, secara terbuka membacakan yang ia klaim sebagai teks final memorandum tersebut di hadapan massa, seraya melontarkan peringatan keras.
Nabavian memperingatkan bahwa kesepakatan tersebut berisiko mengubah Republik Islam Iran menjadi koloni Amerika Serikat dan membuka Selat Hormuz bahkan bagi Israel. Pidato yang disiarkan langsung ke seluruh penjuru negeri ini segera menyulut reaksi keras dari kelompok pendukungnya yang menggelar kampanye, “Kami tidak akan menerima.” Mereka pun mengecam kesepakatan itu sebagai bentuk kapitulasi yang memalukan terhadap Washington.
Perpecahan di Internal Rezim
Meskipun pejabat pemerintah dan media pemerintah merayakan pakta tersebut sebagai kemenangan besar bagi Iran dan kekalahan bagi AS, kenyataan di lapangan menunjukkan ada keretakan internal yang signifikan. Para kritikus kesepakatan ini bukan sekadar masyarakat biasa, melainkan tokoh-tokoh berpengaruh dan memiliki koneksi kuat dalam struktur kekuasaan.
Dina Esfandiary, pakar geoeonomi Timur Tengah dari Bloomberg Economics, menilai bahwa situasi perang sebelumnya sempat memberikan napas baru bagi pemerintah Iran untuk memperkuat kendali kekuasaan di tengah krisis ketidakpuasan publik. Namun, hal itu tidak menjamin dukungan penuh terhadap kesepakatan ini. Pemerintah masih harus menghadapi segudang masalah domestik yang telah ada jauh sebelum konflik pecah.
Tantangan Domestik: Rezim Iran kini menghadapi tantangan baru dalam mengelola oposisi dari barisan mereka sendiri, terutama faksi garis keras Jebhe-ye Paydari yang dikenal dekat dengan Nabavian.
Posisi Pemimpin Tertinggi
Vali Nasr, penulis Iran’s Grand Strategy, menyatakan bahwa agar kesepakatan ini berhasil, Pemimpin Tertinggi Mojtaba Khamenei dan Korps Garda Revolusi (IRGC) harus mampu mengendalikan kekuatan garis keras yang mereka bentuk sendiri. Faksi ini secara konsisten mencoba menyabotase negosiasi dengan AS karena menganggapnya sebagai bentuk menyerah.
Dalam pesan yang diunggah baru-baru ini, Khamenei mengonfirmasi bahwa ia memberikan otorisasi terhadap kesepakatan tersebut. Namun, ia tampak berusaha menjaga jarak dari potensi kegagalan di masa depan dengan menekankan bahwa tanggung jawab penuh berada di tangan para arsitek kesepakatan, termasuk negosiator utama Mohammad Bagher Ghalibaf.
“Secara prinsip, saya memiliki pandangan yang berbeda. Namun, mengingat komitmen yang diberikan kepada saya oleh Ghalibaf untuk menjaga hak-hak bangsa Iran dan Front Perlawanan, saya mengizinkannya,” bunyi pesan tersebut.
Ekonomi sebagai Kunci Keberhasilan
Keberhasilan jangka panjang dari kesepakatan ini sangat bergantung pada bantuan ekonomi yang nyata bagi rakyat Iran. Sanam Vakil dari Chatham House menekankan bahwa meskipun kesepakatan ini mengurangi ancaman militer eksternal, hal tersebut tidak secara otomatis menyelesaikan keluhan sosial, politik, atau ekonomi domestik.
Di tingkat akar rumput, masyarakat Iran merasakan kelelahan yang mendalam. “Tentu, kesepakatan terdengar bagus, tetapi saya sejujurnya tidak punya energi lagi untuk semua ini. Pertama pembantaian, lalu perang, sekarang mereka berteman?” ujar Reza, seorang warga Teheran berusia 45 tahun menggambarkan rasa disilusi yang meluas.
Bagi warga seperti Fati, harapan utama tetaplah pada perbaikan taraf hidup. “Jika kita bisa menghasilkan uang, menjalankan bisnis, dan menjalani hidup yang bukan sekadar bertahan hidup, baiklah saya akan menerimanya,” pungkasnya. (CNN/I-2)