Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level psikologis Rp18.100 per dolar Amerika Serikat (AS) dinilai sebagai sinyal bahaya bagi stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah dan otoritas moneter didesak segera mengambil langkah konkret dan struktural guna memulihkan kredibilitas kebijakan serta kepercayaan investor.
Pengamat ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menegaskan bahwa tekanan terhadap rupiah hari ini bukan lagi sekadar fluktuasi musiman. Menurutnya, kondisi ini merupakan akumulasi dari tekanan eksternal, seperti lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah, serta persoalan domestik terkait ketidakpastian fiskal dan independensi Bank Indonesia (BI).
“Jebolnya rupiah ke level Rp18.100-an per dolar AS adalah sebuah wake-up call yang sangat keras bagi perekonomian nasional,” ujar Ronny dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, Sabtu (6/6).
- Pemulihan Jangkar Moneter: Menegaskan kembali independensi BI dan melakukan front-loading rate hike sebesar 50-75 basis poin.
- Konsolidasi Fiskal: Reformasi subsidi energi digital, penundaan proyek infrastruktur impor tinggi, dan transparansi tata kelola entitas seperti Danantara.
- Pengelolaan Devisa: Perubahan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dengan kewajiban konversi 80% ke Mata Uang Rupiah.
Independensi BI dan Shock Therapy
Ronny mengusulkan agar Presiden, Menteri Keuangan, dan pimpinan DPR mengeluarkan pernyataan bersama untuk menjamin independensi BI. Hal ini penting guna meredam kekhawatiran pasar pasca perubahan regulasi oleh parlemen. Selain kenaikan suku bunga taktis, optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dengan imbal hasil kompetitif sangat diperlukan untuk menarik modal asing.
Di sisi fiskal, pemerintah diminta memperketat penerima BBM bersubsidi dan memastikan defisit anggaran tetap di bawah 3% terhadap PDB. “Langkah paksaan pada konversi DHE sangat krusial agar likuiditas dolar yang mengendap segera membanjiri pasar spot domestik,” tambahnya.
Kredibilitas Pemerintah di Mata Pasar
Senada dengan hal tersebut, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menilai pelemahan ini sudah terprediksi. Ia menyoroti penurunan cadangan devisa Indonesia sebesar US$10,3 miliar dalam empat bulan pertama tahun 2026, dari US$156,5 miliar menjadi US$146,2 miliar pada akhir April.
Anthony menilai sikap optimisme berlebihan dari pemerintah tanpa kebijakan konkret justru menjadi bumerang. Hal ini tercermin pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terpuruk di bawah level 6.000, turun sepertiga dari posisi puncaknya pada Januari 2026.
“Bukan hanya pengusaha dan investor yang was-was. Publik pun mulai mempertanyakan ke mana arah ekonomi Indonesia ke depan,” tutur Anthony. Ia menekankan bahwa tanpa tambahan aliran modal signifikan, tekanan terhadap Mata Uang Rupiah diperkirakan akan terus berlanjut meski BI telah menaikkan suku bunga acuan bulan lalu.