PENGHAYATAN sekaligus implementasi terhadap teks Pancasila kian hari kian meluntur. Seandainya para pejabat dari level paling atas hingga bawah bisa mengamalkan masing masing sila dalam teks Pancasila tersebut dengan baik, bangsa Indonesia akan bisa meloncat meninggalkan banyak masalah yang sekarang sedang dialami.
Hal itu disampaikan Rektor Universitas Harkat Negeri UHN) Tegal, Sudirman Said, dalam serasehan memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, di Padepokan Kalisoga, Desa Slatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin (1/6).
“Saat ini nilai-nilai Pancasila semakin menjauh dari realitas politik dan sosial yang ada, Pancasila hanya sebagai pemanis di bibir,” ujar Sudirman Said.
Menurut Sudirman Said, para pejabat publik dari mulai level paling atas hingga bawah menjadikan Pancasila yang hanya kerap didengungkan dalam pidato-pidato. “Karenanya kita seharusnya tidak segan-segan untuk mengingatkan dengan kritik-kritik yang tajam,” tegas Sudirman Said, yang mantan Menteri ESDM itu.
Sekretaris Anggota Bidang Hukum dan Kenegaraan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Taufiqurorohman Syahuri, mengaku bingung dengan kapan kelahiran Pancasila. Sebab, banyak versinya yang hingga sekarang masih menjadi perdebatan akademik.
“Kontroversi lahirnya Pancasila itu sejatinya sudah dimulai pada Orde Baru denga terbitnya buku Nugroho Notosusanto berjudul Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pancasila yang Otentik oleh Pusat Sejarah ABRI Departemen Pertahanan-Keamanan 1971,” terang Taufiqurrohman.
Namun bagi Taufiqurrohman, yang penting sekarang Pancasila harus diterapkan, dihayati, dilaksanakan. Di sisi lain yang lebih penting perlu diindentifikasi mana saja pihak yang mendukung Pancasila dan mana yang tidak. Sekarang selalu dikaitkan dengan Ketuhanan. Orang-orang yang tidak menghormati sesama agama dianggap antiPacasila.
“Orang-orang yang korupsi trilunan, orang-orang yang membalak hutan sesukanya dan pengusaha hitam yang kongkalikong dengan pejabat, itu yang yang sebenarnya sebagai penghianat Pancasila. Mari ke depan, negara mengindentifikasi musuh Pancasila jangan kepada warga yang dianggap intoleran dan radikal. Tapi koruptor radikal itu yang musuh Pancasila supaya orang tidak berani lagi untuk korupsi,” jelas Taufiqorrohman.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menyampaikan, mengimbau para pejabat jika pidato maupun sambutan tidak sekadar tentang arti dan maksud masing-masing sila dalam tek Pancasila tersebut.
“Tapi yang penting bagaimana eksekusinya dalam menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga manfaatnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat” ujar Fiqri Faqih.
Sarasehan tersebut menghadirkan delapan narasumber dari berbagai latar belakang akademisi, pemerintahan, dan legislatif. Antara lain; Otto Gusti Madung, Rektor Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero; Sutarmin, Rektor Universitas Peradaban Bumiayu, Taufiqulloh, Rektor Universitas Pancasakti Tegal, Roby Setiadi, Rektor Universitas Muhadi Setyabudi Brebes, Azkhiyatul Mutmainah, Wakil Wali Kota Tegal dan Djoko Gunawan, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes. (E-2)