KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurrahman menilai bahwa kondisi fiskal Indonesia masih mampu menopang subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam jangka pendek, tetapi bantalan anggarannya semakin tipis. Itu disampaikan merespons harga minyak dunia 100 Dolar AS per barel.
Ia menjelaskan hingga September 2026, pembayaran subsidi dan kompensasi secara keseluruhan, mencakup energi dan nonenergi, sudah mencapai Rp376,8 triliun atau 84,3% pagu.
“Defisit sebesar 1,24% PDB perlu dibaca hati-hati karena kebutuhan belanja dan kewajiban pembayaran akhir tahun belum seluruhnya terealisasi. Ketahanan fiskal harus dinilai dari kemampuan memenuhi seluruh kewajiban tersebut,” ucap Rizal saat dihubungi, Rabu (22/10).
Ia menambahkan, harga minyak yang bertahan di atas 100 dolar AS per barel akan terus memperbesar kebutuhan subsidi apabila harga BBM domestik ditahan. Tekanan tersebut, lanjut dia, akan berlipat jika rupiah melemah dan konsumsi meningkat.
“Tambahan penerimaan migas dapat menjadi penyangga, tetapi belum tentu mengimbangi kenaikan bebannya. Saya melihat risiko utamanya adalah penyempitan belanja produktif dan meningkatnya kebutuhan utang. Harga BBM yang stabil tetap memiliki biaya fiskal yang harus dibayar,” terang Rizal.
Ia menegaskan, pemerintah perlu segera mempertajam sasaran subsidi, menutup penyalahgunaan, dan memangkas belanja yang rendah manfaatnya.
Perlindungan, sambung dia, harus dipusatkan pada rumah tangga rentan dan transportasi publik. Apabila penyesuaian harga diperlukan, Rizal menyebut bahwa bantuan terarah untuk masyarakat harus tersedia terlebih dahulu.
“Mempertahankan subsidi tanpa pembenahan sasaran akan membuat APBN semakin mahal membiayai konsumsi energi, sementara kemampuan membiayai pendidikan, kesehatan, dan penciptaan pekerjaan ikut tergerus,” tandasnya. (H-4)