ANGGOTA Komisi IX DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan, Mariana Abidin, menyoroti kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penanganan dampaknya di wilayah tersebut. Di tengah meluasnya kebakaran dan kabut asap, mahasiswa kembali mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
“Kami prihatin atas kondisi karhutla dan kabut asap yang menimbulkan dampak di berbagai sektor, mulai dari kerusakan lingkungan, kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi. Kita juga miris melihat nasib masyarakat yang terdampak selama berbulan-bulan, termasuk adanya korban jiwa,” ungkap Mariana seusai menghadiri apel peringatan Hari Santri Nasional 2026 di Asrama Haji Banjarbaru, Kamis (22/10).
Berdasarkan kunjungannya ke sejumlah posko penanganan karhutla, Mariana menilai para relawan mulai kewalahan menghadapi luasnya area kebakaran dan banyaknya titik api. Keprihatinannya bertambah setelah adanya laporan relawan yang meninggal dunia saat bertugas memadamkan api di Kabupaten Barito Kuala.
“Kemarin kami berkunjung ke rumah salah seorang relawan yang meninggal saat bertugas memadamkan karhutla. Melihat kondisi di lapangan, saya merasa sangat prihatin dan miris. Para relawan kita sudah bekerja luar biasa siang dan malam, tetapi mereka kini tampak sangat kewalahan menghadapi titik api yang terus meluas,” kata Mariana.
Ia berharap penanganan karhutla segera dilakukan secara lebih masif dan komprehensif agar kebakaran tidak semakin meluas. Upaya tersebut dinilai penting untuk melindungi kesehatan masyarakat sekaligus menjamin keselamatan petugas dan relawan yang bekerja di lapangan.
Sementara itu, gelombang aksi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan kembali berlangsung di depan Gedung DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Mereka meminta pemerintah pusat dan daerah mengambil langkah darurat yang lebih serius dan terkoordinasi untuk menangani kebakaran serta dampak kabut asap.
Selain penanganan karhutla, massa aksi juga mendesak penyelesaian persoalan krisis listrik dan bahan bakar minyak (BBM) yang disebut masih terjadi di Kalimantan Selatan. (Denny S/DY/P-3)