UPAYA mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dinilai tidak cukup hanya dengan mengandalkan tambahan modal fisik maupun ekspor komoditas. Penguatan kelas menengah dan perluasan akses pembiayaan bagi sektor usaha rakyat menjadi kunci utama yang harus segera diakselerasi.
Isu strategis ini akan menjadi bahasan utama dalam Simposium Nasional bertajuk “Strategi Percepatan Pertumbuhan 8%: Sinergi Fiskal dan Non-Fiskal” yang akan diselenggarakan oleh Indonesia Fasilitator Bestari (InFast Bestari) pada Rabu, 30 September 2026, di Jakarta.
Direktur Eksekutif InFast Bestari, Gede Sandra, menegaskan bahwa laju dan mutu pertumbuhan ekonomi nasional sangat bergantung pada dua faktor yang saling berkaitan: pertumbuhan kelas menengah dan arah industrialisasi bernilai tambah tinggi.
“Target pertumbuhan 8% tidak akan tercapai hanya dengan menambah modal fisik atau mengandalkan ekspor komoditas belaka. Industri bernilai tambah tinggi membutuhkan kelas menengah yang kuat, sementara kelas menengah membutuhkan industri yang mampu menyediakan pekerjaan layak,” ujar Gede dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (26/9).
Tekanan pada Kelas Menengah dan Fenomena ‘Missing Middle’
Gede menyoroti kondisi kelas menengah Indonesia yang saat ini tengah menghadapi tekanan hebat. Data menunjukkan adanya penyusutan signifikan dalam jumlah populasi kelas menengah dalam beberapa tahun terakhir.
| Indikator | Tahun 2019 | Tahun 2025 |
|---|---|---|
| Jumlah Populasi Kelas Menengah | 57,33 Juta Jiwa | 46,7 Juta Jiwa |
Kondisi ini memicu fenomena missing middle, yakni kelompok masyarakat yang berada di titik abu-abu: terlalu mampu untuk menerima bantuan sosial, namun terlalu rentan untuk dikategorikan aman secara ekonomi. Kelompok ini banyak ditemukan pada kaum muda perkotaan berpendidikan tinggi dengan hubungan kerja yang tidak stabil.
Ketimpangan Akses Pembiayaan
Selain masalah daya beli, hambatan besar lainnya terletak pada struktur pembiayaan nasional. Meski UMKM dan koperasi merupakan penyerap tenaga kerja terbesar, akses mereka terhadap modal perbankan masih sangat minim dibandingkan sektor korporasi.
| Sektor Usaha | Penyerapan Tenaga Kerja | Alokasi Kredit Perbankan |
|---|---|---|
| UMKM & Koperasi | 97% | 17% |
| Korporasi & BUMN | 3% | 83% |
“Instrumen fiskal dan keuangan yang ada belum menjangkau kelompok yang paling menentukan pertumbuhan, yaitu sektor usaha rakyat,” tambah Gede. Ia juga menekankan perlunya pendalaman pasar obligasi korporasi agar ketergantungan terhadap perbankan dapat dikurangi.
Empat Agenda Strategis Simposium
Untuk menjawab tantangan tersebut, Simposium Nasional InFast Bestari akan membagi pembahasan ke dalam empat sesi utama:
- Strategi Fiskal & Teknologi: Menjaga daya tahan kelas menengah kreatif melalui purpose-bound money berbasis blockchain dan penguatan ekosistem koperasi.
- Strategi Non-Fiskal: Pendalaman pasar obligasi korporasi dan sekuritisasi KPR untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.
- Reformasi Perbankan Negara: Integrasi data kredit dan penyederhanaan agunan bagi ekonomi rakyat, serta optimalisasi peran CSR BUMN.
- Kemitraan Internasional: Penataan ulang kerja sama dengan lembaga donor untuk pembiayaan program sosial dan ekonomi rakyat.
Melalui sinergi antara belanja negara yang tepat sasaran dengan dukungan pasar modal serta perbankan, diharapkan muncul rekomendasi kebijakan komprehensif untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) menuju pertumbuhan 8% yang inklusif. (Z-1)