INVESTASI hilirisasi di Indonesia mencapai Rp480 triliun sepanjang Januari-September 2026, menyumbang 31,2% dari total realisasi investasi nasional. Capaian ini menjadi salah satu penopang investasi selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan aliran modal untuk sektor hilirisasi masih didominasi wilayah di luar Jawa.
“Di triwulan ketiga tahun ini itu sudah 35%, walaupun dari Januari sampai September kontribusi hilirisasinya itu di 31%,” kata Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani seusai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10).
Rosan melaporkan realisasi investasi nasional sepanjang Januari-September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun atau 75,4% dari target. Dari jumlah tersebut, investasi hilirisasi tercatat meningkat 11,3%, dengan sektor mineral menjadi penyumbang terbesar.
Investasi hilirisasi mineral mencapai Rp335,1 triliun, mencakup antara lain nikel, bauksit, besi baja, tembaga, dan pasir silika. Berikutnya, sektor perkebunan dan kehutanan mencatat investasi Rp83,6 triliun, minyak dan gas bumi Rp54 triliun, serta perikanan dan kelautan Rp7,3 triliun.
Sebaran investasi hilirisasi juga menunjukkan dominasi luar Jawa. Dari total investasi sektor tersebut, sekitar Rp373,1 triliun atau 78% masuk ke wilayah luar Jawa, sedangkan Jawa menerima Rp106,9 triliun atau 22%.
Secara keseluruhan, realisasi investasi nasional pada Januari-September 2026 terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp761,4 triliun atau 49,5% dan penanaman modal asing (PMA) Rp777,8 triliun atau 50,5%. Investasi di luar Jawa mencapai Rp779,4 triliun, sedikit lebih tinggi dibandingkan Jawa sebesar Rp759,8 triliun.
DKI Jakarta menjadi lokasi investasi terbesar dengan nilai Rp249,3 triliun, diikuti Jawa Barat Rp229,1 triliun, Sulawesi Tengah Rp116 triliun, Jawa Timur Rp110,5 triliun, dan Maluku Utara Rp96 triliun.
Dari sisi sektor usaha, industri logam dasar serta barang logam bukan mesin dan peralatannya menjadi penyumbang terbesar PMA, dengan nilai Rp216,6 triliun. Sementara itu, sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi mendominasi PMDN dengan nilai Rp117,8 triliun. Jika digabung, sektor tersebut mencatat investasi Rp269,2 triliun atau 17,5% dari total realisasi nasional.
Untuk negara asal investasi asing, Singapura berada di posisi pertama dengan nilai US$14 miliar atau 29,6%, diikuti Hong Kong dengan US$12,8 miliar atau 27,2%, kemudian Tiongkok sebesar US$5 miliar atau 10,5%. Amerika Serikat mencatat US$3,4 miliar atau 7,1%, sedangkan Jepang sebesar US$2,6 miliar atau 5,6%.
Dari sisi dampak terhadap tenaga kerja, investasi sepanjang Januari-September 2026 menyerap 2.194.496 orang. Rosan mengatakan pemerintah tidak hanya mengejar besarnya nilai investasi, tetapi juga kualitas investasi dan manfaatnya bagi perekonomian.
“Dan kalau kami melihat trennya, biasanya waktu tahun 2024, kontribusi hilirisasi itu masih 26%. Di triwulan ketiga tahun ini itu sudah 35%, walaupun dari Januari sampai September kontribusi hilirisasinya itu di 31%. Tapi tentunya kita tetap akan mendorong investasi ini untuk terus meningkat, menjadi investasi yang berkualitas tentunya, dan juga bisa memberikan dampak yang positif seperti penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.
Ia menjelaskan, investasi yang masuk tidak seluruhnya bersifat padat karya. Investasi padat modal mungkin menyerap lebih sedikit tenaga kerja, tetapi tetap dinilai penting apabila membuat Indonesia masuk ke dalam rantai pasok global, meningkatkan teknologi, dan memperluas transfer pengetahuan.
Rosan mencontohkan pengembangan industri baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) berbasis nikel sebagai salah satu bentuk hilirisasi yang akan terus didorong. Pemerintah, kata dia, juga perlu menjaga keseimbangan produksi nikel dan produk turunannya agar nilai tambah, kualitas teknologi, serta penyerapan tenaga kerja dapat meningkat.
Dalam akumulasi dua tahun pemerintahan Prabowo, yang dihitung sejak kuartal IV 2024 hingga kuartal III 2026, total realisasi investasi mencapai Rp3.923,2 triliun. Investasi tersebut menyerap 5.485.944 tenaga kerja.
Kontribusi investasi di luar Jawa selama periode tersebut mencapai 51,8% atau Rp2.031 triliun, sementara Jawa menyumbang 48,2% atau Rp1.892,2 triliun. Berdasarkan asal modal, PMDN mencapai Rp1.998,7 triliun atau 50,9%, sedangkan PMA sebesar Rp1.924,5 triliun atau 49,1%.
Rosan mengatakan capaian investasi tersebut telah memenuhi target yang diberikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Meski demikian, pemerintah akan terus mencari masukan dan memperbaiki iklim investasi agar penanaman modal semakin meningkat dan mendorong industrialisasi.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengintegrasikan sistem perizinan dengan 28 kementerian dan badan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 yang diterapkan sejak akhir 2025, Kementerian Investasi dan Hilirisasi dapat menerbitkan izin melalui mekanisme ‘fiktif positif’ apabila kementerian terkait tidak menerbitkan keputusan dalam batas waktu layanan yang ditetapkan.
Rosan menyebut mekanisme tersebut telah menghasilkan sekitar 328 perizinan. Pemerintah juga menandatangani surat keputusan bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memberikan kepastian perizinan terkait izin tinggal dan kerja bagi warga negara asing.
Menurut Rosan, kepastian waktu dan prosedur menjadi salah satu faktor penting bagi investor dalam mengambil keputusan. Pemerintah berupaya mengurangi ketidakpastian, baik dalam perizinan maupun iklim investasi secara keseluruhan.
Ke depan, pemerintah menargetkan total investasi sebesar Rp13.032,8 triliun untuk periode 2025-2029, sejalan dengan sasaran pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. (Mir/E-1)