DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendengarkan rekomendasi ilmiah dari para pakar, ekonom, akademisi, serta aspirasi mahasiswa. Ia menyayangkan sikap jajaran pejabat yang dinilai kerap merespons kritik dan peringatan dini para ahli, khususnya terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Pemerintah harus mendengar suara para ahli, para ekonom, para intelektual, akademisi. Mereka yang melakukan penelitian tentang kebakaran hutan dan lahan sudah memperingatkan jauh-jauh hari kepada Indonesia akan ada titik-titik rawan kebakaran. Dengarkanlah suara-suara para akademisi,” kata Usman di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Usman meminta pejabat untuk menyampaikan informasi kepada publik dengan penuh empati dan berbasis data. Ia menilai narasi pejabat publik yang tidak ditopang data valid justru makin memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah dalam menangani dampak bencana ekologis di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.
“Presiden berulang-ulang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak ditopang oleh data. Yang terakhir mengatakan kebakaran hutan dan lahan telah turun drastis. Langit semakin merah di Kalimantan, matahari semakin sulit dilihat. Di Sumatera semakin parah,” katanya.
Lebih lanjut, Usman meminta pemerintah memperhatikan komunikasi publik. Terlebih saat ini kondisi negara yang mengalami berbagai persoalan, mulai dari bencana hingga masalah ekonomi yang dirasakan masyarakat.
“Belum lagi kelangkaan BBM, mati listriknya Batam, kelangkaan BBM di Bali. Ini tanda-tanda ada gejolak ekonomi,” jelas Usman. (H-4)