Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia dua tahun pada 20 Oktober 2026. Selama periode ini, pemerintah mengklaim telah mencatat sejumlah kemajuan signifikan di berbagai sektor strategis, mulai dari pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga penegakan hukum.
“Arah pembangunan selama dua tahun pemerintahan difokuskan pada penguatan kemandirian nasional sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadhana, melalui siaran pers pada Minggu (18/10).
Swasembada Pangan dan Penguatan Ekonomi Pesisir
Di sektor pangan, produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29% dibandingkan tahun sebelumnya. Keberhasilan ini membuat pemerintah tidak melakukan impor beras umum sepanjang 2025, dengan cadangan beras di Bulog mencapai 3,248 juta ton pada akhir tahun.
Untuk tahun 2026, produksi beras diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton, melampaui kebutuhan nasional sebesar 31,10 juta ton. Guna mendukung petani, pemerintah memangkas 145 regulasi distribusi pupuk dan menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20%.
Selain itu, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih terus dikebut. Setelah membangun 100 lokasi pada 2025, pemerintah menargetkan pengembangan di 1.386 lokasi pada 2026 untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.
Kemandirian Energi dan Hilirisasi
Sektor energi mencatat sejarah dengan realisasi lifting minyak bumi yang memenuhi target APBN pada 2025, pencapaian pertama sejak 2016. Kebijakan biodiesel juga menjadi pilar utama; penggunaan B40 pada 2025 menghemat devisa Rp130,21 triliun, sementara mandatori B50 yang diluncurkan Juli 2026 diproyeksikan menghemat hingga Rp170 triliun.
Pemerintah juga menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 100 GWp dalam tiga tahun. Di sisi hilirisasi, Danantara menyiapkan 26 proyek investasi senilai Rp225 triliun. Kebijakan ekspor satu pintu untuk batu bara, sawit, dan ferro alloy juga mulai diterapkan sejak 1 Juni 2026 untuk mengoptimalkan devisa.
Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial
Di bidang pendidikan, revitalisasi sekolah melonjak tajam. Sebanyak 16.167 sekolah direvitalisasi pada 2025, dan target 2026 ditingkatkan menjadi 51.744 sekolah. Kesejahteraan guru non-ASN juga ditingkatkan melalui kenaikan tunjangan profesi menjadi Rp2 juta per bulan.
Program unggulan lainnya meliputi:
- Makan Bergizi Gratis (MBG): Menjangkau 57 juta penerima manfaat hingga September 2026 dengan realisasi anggaran Rp153,2 triliun.
- Sekolah Rakyat: Beroperasi di 182 titik untuk anak dari keluarga miskin ekstrem.
- Cek Kesehatan Gratis: Menjangkau 106,3 juta orang hingga Oktober 2026.
- Jaminan Kesehatan Nasional: Kepesertaan mencapai 285 juta jiwa dengan tambahan dana Rp20 triliun bagi BPJS Kesehatan pada 2026.
Penataan BUMN dan Penegakan Hukum
Pemerintah melakukan konsolidasi besar-besaran dengan menutup 328 BUMN yang tidak efisien, menghasilkan penghematan biaya sekitar Rp50 triliun. Di bidang hukum, Satgas Penertiban Kawasan Hutan berhasil menguasai kembali 6,22 juta hektare lahan dan menyumbang penerimaan negara sebesar Rp52 triliun hingga tahap kedelapan.
Tantangan dan Evaluasi
Meski mencatat banyak capaian, Kurnia mengakui masih ada tantangan besar, terutama terkait tekanan biaya hidup, penyediaan lapangan kerja layak, dan risiko bencana. Data BPS Maret 2026 menunjukkan angka kemiskinan turun menjadi 8,07% (22,93 juta orang), namun pemerataan kesejahteraan tetap menjadi prioritas utama.
“Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk melanjutkan program yang berjalan sekaligus membenahi kebijakan yang belum memberikan hasil sesuai harapan,” pungkas Kurnia. (E-3)