JANJI kampanye Donald Trump pada 2024 untuk menurunkan harga energi dan mengakhiri perang di Ukraina dengan cepat kini menghadapi realitas pahit. Dua tahun berselang, kedua target tersebut belum tercapai, dan langkah terbaru Trump untuk meredakan harga bahan bakar justru memicu kekacauan diplomatik baru.
Hubungan Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mencapai titik terendah baru pada Kamis (15/10/2026). Zelensky secara terbuka menyatakan tidak akan mematuhi permintaan Amerika Serikat untuk berhenti menyerang kilang minyak Rusia. Sikap menantang ini muncul setelah keputusan AS pekan lalu untuk mencabut sanksi terhadap diesel atau solar Rusia, langkah yang dianggap Ukraina sebagai pengkhianatan.
Kegagalan Gencatan Senjata dan Diplomasi Diesel
Di saat Zelensky menolak tunduk, Presiden Rusia Vladimir Putin juga dilaporkan menolak tuntutan Trump untuk melakukan gencatan senjata. Hal ini membuat prospek perdamaian di Eropa semakin menjauh, sekaligus menyoroti ketidakmampuan Trump dalam menyelesaikan konflik yang pernah ia klaim bisa diakhiri dalam waktu singkat.
Ironisnya, kesepakatan solar dengan Rusia belum memberikan dampak signifikan bagi konsumen Amerika. Data AAA menunjukkan harga rata-rata diesel di AS berada di angka US$6,32 per galon (sekitar Rp98.500) pada Kamis, justru naik tipis dari US$6,29 pada pekan sebelumnya. Rusia sendiri dilaporkan tidak memberikan konsesi apa pun sebagai imbalan atas pencabutan sanksi tersebut.
Kutipan Trump, “Rusia setuju untuk mengirimkan jutaan barel minyak dan solar kepada kita. Itulah yang benar-benar kita butuhkan,” ujar Trump dalam rapat umum di Syracuse, NY, baru-baru ini.
Kritik Bipartisan dan Sentimen Publik
Langkah Trump memicu kemarahan dari Partai Demokrat dan sebagian anggota Partai Republik. Kelompok senator lintas partai menyebut kesepakatan ini sebagai, “Hadiah bagi musuh”. Ashley Hinson, kandidat Senat dari Partai Republik di Iowa, menyatakan bahwa meskipun harga diesel perlu turun, AS tidak seharusnya membuat kesepakatan dengan Rusia untuk mencapainya.
Meaghan Mobbs, seorang advokat kebijakan pro-Ukraina, menilai upaya Trump memberikan insentif ekonomi kepada Rusia sebagai kegagalan diplomasi. Ia merujuk pada pelanggaran gencatan senjata oleh Rusia terhadap target energi segera setelah Trump mengumumkannya akhir pekan lalu. “Saya tidak tahu ada penghinaan yang lebih besar dari itu,” kata Mobbs.
Dampak Politik Jelang Pemilu Paruh Waktu
Gedung Putih tampaknya bertaruh bahwa pemilih lebih peduli pada upaya penurunan harga BBM daripada nasib Ukraina menjelang pemilu paruh waktu 3 November mendatang. Namun, jajak pendapat menunjukkan posisi Trump berada di luar arus utama opini publik. Data Pew Research Center pada Maret menunjukkan 83% warga Amerika, termasuk 83% pendukung Republik, memiliki pandangan tidak menyukai Rusia.
Meski demikian, perhatian publik AS mulai terpecah. Jajak pendapat Chicago Council for Global Affairs pada Juli menemukan bahwa hanya 42% warga Amerika yang menganggap ambisi teritorial Rusia sebagai ancaman kritis, turun dari 67% saat invasi dimulai pada 2022. Bruce Stokes dari German Marshall Fund mencatat bahwa publik saat ini lebih terfokus pada isu ekonomi domestik dan konflik lain, seperti perang di Iran, daripada situasi di Ukraina.
Ketegangan ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan tekanan psikologis yang diberikan Trump kepada Zelensky, yang menurut para ahli, mungkin tidak akan berakhir baik bagi stabilitas aliansi AS-Ukraina. (New York Times/I-2)