SETELAH menjalani pemeriksaan intensif selama 14 jam di Markas Kepolisian Resor Kota (Mapolresta) Klaten, Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo beserta sejumlah pihak lainnya akhirnya diberangkatkan ke Jakarta, Kamis (15/10) malam.
Rombongan terperiksa meninggalkan Mapolresta Klaten tepat pukul 22.30 WIB dengan pengawalan ketat. Sebanyak enam unit mobil digunakan untuk membawa rombongan menuju Stasiun Kereta Api Klaten, di mana Bupati Hamenang terlihat berada di dalam mobil pertama.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Bupati Klaten bersama para terperiksa lainnya diberangkatkan ke Jakarta menggunakan Kereta Api (KA) Manahan relasi Solo Balapan-Gambir untuk menjalani proses hukum lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan maraton terhadap Hamenang Wajar Ismoyo di Mapolresta Klaten sejak Kamis siang. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut setelah sang bupati terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut.
Kapolresta Klaten, Komisaris Besar Polisi Ari Cahya Nugraha, membenarkan adanya aktivitas penyidik KPK di wilayah hukumnya. Ia menjelaskan bahwa pihaknya hanya memberikan dukungan fasilitas berupa tempat pemeriksaan dan pengamanan.
“Sampai hari ini terkonfirmasi demikian. Namun, saya juga belum ketemu karena saya tidak mau mengganggu tim yang sedang bekerja. Kami hanya menyediakan tempat dan melaksanakan pengamanan terbuka,” ujar Ari kepada awak media.
Ari menambahkan bahwa Polresta Klaten memberikan dukungan penuh terkait sarana dan prasarana guna memastikan proses pemeriksaan awal berjalan lancar. Namun, ia menegaskan bahwa detail perkara maupun materi pemeriksaan sepenuhnya merupakan kewenangan KPK.
“Polresta Klaten memberikan dukungan kepada teman-teman KPK untuk dapat melaksanakan pemeriksaan di Mapolresta Klaten,” imbuhnya.
Penangkapan Hamenang Wajar Ismoyo dilaporkan sebagai OTT KPK yang ke-23 epanjang tahun 2026. Dalam operasi tersebut, tim penindakan KPK tidak hanya mengamankan bupati, tetapi juga sejumlah pihak dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten serta pihak swasta.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan pernyataan resmi mengenai status hukum para pihak yang diperiksa maupun detail barang bukti yang disita dalam operasi senyap tersebut. (Ant/H-3)