Pemerintah mulai mengoperasikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) secara bertahap di berbagai daerah. Program ini diarahkan untuk memperpendek rantai distribusi barang kebutuhan pokok dan bersubsidi, sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat desa.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono memantau kesiapan operasional sejumlah KDMP di Jawa Timur pada Kamis (15/10). Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi untuk mematangkan operasionalisasi koperasi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kegiatan operasional seluruh KDMP serentak kini mulai dilakukan, dan berjalan secara bertahap. Mudah-mudahan ini sekali lagi menandai era kebangkitan ekonomi di desa. Bangunan KDMP ini adalah milik desa dan pengurus KDMP-nya juga adalah merupakan masyarakat desa, dan manfaatnya kembali ke masyarakat desa,” kata Ferry.
Dalam kunjungan tersebut, Ferry meninjau empat lokasi, yakni KDMP Sambiroto dan Garu di wilayah Baron, KDMP Nglawak di Kertosono, serta KDMP Tambakrejo di Waru.
Turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi, serta jajaran pemerintah daerah.
Barang bersubsidi mulai disalurkan melalui koperasi
Ferry mengatakan sejumlah kebutuhan pokok dan barang bersubsidi telah tersedia di gerai KDMP yang beroperasi. Produk tersebut meliputi minyak goreng MinyaKita, beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), LPG 3 kilogram, serta pupuk.
Selain barang kebutuhan pokok, gerai KDMP juga disiapkan untuk mendukung penyaluran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan pangan non-tunai, bantuan langsung tunai, dan bantuan alat mesin pertanian. Menurut Ferry, sejumlah lokasi yang ditinjau telah dilengkapi sarana transportasi pendukung, pengelola koperasi, serta sistem yang terhubung dengan pusat.
“Uji coba penyaluran bantuan sosial telah sukses dilakukan. Begitu juga di empat titik yang hari ini saya pantau langsung sudah berjalan dan lengkap. Penerima manfaat kini dapat mengambil haknya langsung di KDMP yang telah beroperasi, tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kantor cabang bank,” ungkapnya.
Pemerintah berharap keberadaan koperasi dapat mendekatkan akses masyarakat terhadap barang bersubsidi dan layanan penyaluran bantuan. Namun, efektivitas skema ini akan bergantung pada kelancaran pasokan, ketepatan sasaran distribusi, serta kemampuan pengelola menjaga operasional koperasi secara berkelanjutan.
Pemerintah akui operasional belum sepenuhnya sempurna
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan peninjauan operasional KDMP dilakukan secara masif pada pekan ini dengan melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan berbagai instansi terkait.
Ia menyebut para menteri, panglima komando daerah militer (Pangdam), kepala kepolisian daerah (Kapolda), gubernur, hingga wali kota turun langsung untuk memantau kesiapan koperasi di wilayah masing-masing.
“Tidak semua langsung sempurna. Ini pekerjaan besar lintas kementerian dan BUMN, wajar jika masih ada kekurangan di sana-sini. Namun ini adalah awal sesuatu yang baru,” katanya.
Zulkifli menjelaskan, salah satu tujuan KDMP adalah memangkas mata rantai distribusi yang selama ini berpotensi meningkatkan harga barang sebelum sampai ke konsumen.
Menurut dia, pupuk, LPG, dan berbagai barang bersubsidi dapat mengalami kenaikan harga ketika melewati banyak perantara. Melalui koperasi, pemerintah berupaya menyalurkan barang langsung dari sumber pasokan ke gerai desa agar harga tetap sesuai ketentuan.
“Melalui KDMP, penyaluran dilakukan langsung dari sumber ke gerai desa, sehingga harga tetap sesuai ketentuan Pemerintah,” ujarnya.
Pemerintah menempatkan KDMP sebagai salah satu program prioritas untuk memperkuat perekonomian desa. Melalui skema ini, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga terlibat sebagai pengelola dan pelaku usaha di wilayahnya.
Meski demikian, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah gerai yang mulai beroperasi atau ketersediaan barang di lokasi peninjauan. Kemampuan koperasi menjaga pasokan, menjamin distribusi tepat sasaran, mengelola keuangan secara transparan, serta menjalankan usaha secara berkelanjutan juga menjadi faktor penting.
Dengan demikian, tahap operasionalisasi akan menjadi ujian bagi pemerintah dan pengelola KDMP untuk membuktikan bahwa koperasi benar-benar dapat memperpendek rantai distribusi, menjaga keterjangkauan harga, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat desa (E-3)