DALAM langkah yang sangat tidak biasa, agen federal pekan ini secara agresif mengintensifkan penyelidikan terhadap anggota DPR dari Partai Demokrat, Ilhan Omar dari Minnesota, hanya beberapa minggu sebelum ia menghadapi pemilihan ulang di distrik asalnya.
Departemen Kehakiman (DOJ) pada Selasa (13/10) mengeluarkan panggilan pengadilan (subpoena) terhadap kerabat keluarga Omar, termasuk saudara perempuannya, Sahra Noor. Langkah ini dilakukan tak lama setelah penggeledahan kediaman Omar di Washington DC oleh pihak berwenang pada Senin (12/10).
Surat perintah penggeledahan yudisial tersebut dieksekusi oleh Homeland Security Investigations (HSI), cabang investigasi dari Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE). Meskipun DOJ tidak memberikan rincian lebih lanjut, laporan yang mengutip sumber anonim menyebutkan bahwa penyelidikan ini berakar pada dokumen imigrasi Omar yang diisi oleh mendiang ayahnya saat ia masih anak-anak.
Tuduhan dan Respons Politik
Sebelum penyelidikan ini mencuat, sejumlah pejabat pemerintahan Trump menuduh Omar melakukan penipuan imigrasi tanpa menyertakan bukti publik. Wakil Presiden JD Vance sempat menyatakan bahwa Gedung Putih sedang menjajaki langkah hukum terkait dugaan tersebut. Sementara itu, Sekretaris Keamanan Dalam Negeri Markwayne Mullin menegaskan bahwa kasus ini bukanlah retribusi politik, melainkan penegakan hukum atas dugaan pelanggaran.
Omar secara tegas membantah semua tuduhan tersebut. Ia mengutuk penggeledahan rumahnya sebagai bentuk intimidasi politik dan menyatakan bahwa dirinya tidak akan bisa dibungkam.
Bagaimana Proses Denaturalisasi Bekerja?
Presiden Trump dan pendukung MAGA berulang kali melontarkan ide untuk mencabut kewarganegaraan Omar–proses yang dikenal sebagai denaturalisasi–dan mendeportasinya. Namun, para ahli hukum menekankan bahwa mencabut kewarganegaraan warga negara AS adalah proses yang sangat sulit dan jarang terjadi.
Berbeda dengan prosedur deportasi biasa yang diputuskan oleh hakim imigrasi di bawah DOJ, denaturalisasi harus disetujui oleh hakim federal independen dengan standar pembuktian yang jauh lebih tinggi. Berikut dua jalur utama dalam proses ini:
Pemerintah harus menunjukkan bukti yang jelas, meyakinkan, dan tidak ambigu bahwa orang tersebut memperoleh kewarganegaraan secara ilegal atau dengan sengaja memalsukan fakta material. Kesalahan administratif sederhana biasanya tidak cukup untuk mencabut kewarganegaraan seseorang.
2. Jalur Pidana (Criminal Denaturalization)
Pemerintah harus membuktikan melampaui keraguan yang wajar bahwa individu tersebut secara sadar memperoleh kewarganegaraan melalui penipuan. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2017 (Maslenjak v. United States), hanya tindakan ilegal yang secara langsung memengaruhi aplikasi kewarganegaraan yang dapat memicu denaturalisasi pidana.
Latar Belakang Kewarganegaraan Ilhan Omar
Berdasarkan biografi resminya, Omar dan keluarganya melarikan diri dari Somalia saat ia berusia delapan tahun dan mencari suaka di Amerika Serikat pada tahun 1995. Ia menjadi warga negara AS pada tahun 2000 saat berusia 17 tahun.
Pada saat itu, hukum federal mengizinkan imigran di bawah 18 tahun untuk mendapatkan kewarganegaraan jika kedua orangtua mereka telah menjadi warga negara. Inti dari penyelidikan saat ini ialah apakah ayah Omar, Nur Omar Mohamed, memberikan informasi yang tidak benar mengenai usia Omar agar ia memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan melalui ayahnya.
Andrew Arthur, mantan hakim imigrasi, mencatat bahwa jika seseorang kehilangan kewarganegaraannya, deportasi tidak otomatis terjadi. Individu tersebut mungkin masih memegang status imigrasi legal sebelumnya (seperti green card) kecuali ada perintah pemindahan final dari ICE.
Frekuensi Denaturalisasi di AS
Meskipun ada dorongan kuat dari pemerintahan saat ini, denaturalisasi tetap menjadi fenomena langka. Data dari Migration Policy Institute menunjukkan bahwa antara tahun 1990 hingga 2017, rata-rata hanya ada 11 kasus denaturalisasi per tahun.
Namun, upaya ini meningkat secara signifikan di masa jabatan kedua Trump. DOJ mengumumkan upaya untuk mencabut kewarganegaraan setidaknya 108 orang pada tahun 2026. Meski meningkat, angka ini masih sangat kecil dibandingkan dengan ratusan ribu orang yang diberikan kewarganegaraan AS melalui proses naturalisasi setiap tahun. (Time/I-2)