PENYELIDIKAN federal yang memicu penggeledahan di kediaman Anggota Kongres Amerika Serikat, Ilhan Omar, di Washington DC pada Senin (12/10), dilaporkan berfokus pada klaim bahwa ia atau mendiang ayahnya mungkin berbohong pada dokumen imigrasi puluhan tahun silam. Langkah ini diambil guna mengamankan status hukum dan kewarganegaraan AS mereka.
Omar, politikus Demokrat asal Minnesota yang lahir di Somalia, berulang kali membantah tuduhan tersebut. Ia menyebut penyelidikan ini sebagai kebohongan tak berdasar dan kampanye fitnah. Penyelidikan ini menjadi sorotan karena dilakukan hanya beberapa minggu sebelum pemilihan, tindakan yang sangat tidak biasa bagi agen federal terhadap anggota Kongres yang aktif.
Fokus pada Tanggal Lahir dan Masa Lalu Ayah
Menurut sumber yang mengetahui masalah ini, agen Homeland Security Investigations (HSI) tengah mendalami apakah Omar atau ayahnya, Nur Omar Mohamed, sengaja memalsukan tanggal lahir Omar pada dokumen imigrasi. Hal ini diduga dilakukan agar Omar memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan melalui ayahnya sebagai anak di bawah umur saat sang ayah dinaturalisasi pada tahun 2000.
Selain itu, penyelidik memeriksa apakah ayah Omar sengaja menyembunyikan informasi mengenai dinas militernya di masa lalu saat mencari status hukum di Amerika Serikat. Nur Omar Mohamed meninggal dunia pada tahun 2020.
Catatan Penyelidikan: Surat perintah penggeledahan yang diajukan mencantumkan potensi tuduhan konspirasi, penipuan imigrasi, dan pemberian pernyataan palsu.
Tekanan Politik dan Penyelidikan Keuangan
Kasus ini semakin memanas setelah Presiden Donald Trump kembali mengecam Omar melalui media sosial. Trump mendukung langkah Departemen Kehakiman untuk memberikan jawaban segera terkait status kewarganegaraan Omar. Di sisi lain, Jaksa AS Jeanine Pirro mengungkapkan ada penyelidikan terpisah terkait formulir pengungkapan keuangan Omar.
Penyelidikan keuangan tersebut menyoroti perbedaan aset yang dilaporkan Omar, sempat melonjak antara Rp94 miliar hingga Rp470 miliar (kurs estimasi), sebelum akhirnya direvisi menjadi angka jauh lebih kecil dengan alasan kesalahan akuntansi.
Risiko Pencabutan Kewarganegaraan
Jika terbukti melakukan penipuan imigrasi, Departemen Kehakiman dapat mengajukan kasus denaturalisasi kriminal atau perdata terhadap Omar. Denaturalisasi kriminal memiliki masa kedaluwarsa 10 tahun, tetapi denaturalisasi perdata tidak memiliki batasan waktu.
Di bawah pemerintahan Trump, kasus denaturalisasi menjadi prioritas dengan setidaknya 163 kasus yang diajukan sejak Januari 2025. Namun, para ahli imigrasi mencatat bahwa kasus seperti ini sangat jarang terjadi untuk tindakan yang sudah berusia puluhan tahun, kecuali jika terkait dengan kejahatan transnasional yang serius.
Para ahli juga menekankan bahwa pengungsi dari negara-negara seperti Somalia sering kali menghadapi kendala dalam menyediakan catatan kelahiran yang akurat. Laporan pemerintah Somalia tahun 2020 menunjukkan bahwa hanya 6 persen kelahiran di negara tersebut yang terdaftar secara resmi di pemerintah. (The Washington Post/I-2)